Diberdayakan oleh Blogger.

Latest Post

Eufemisme Bajak Laut Benahi Serpong Dari Macet

Written By nasional xpos on Sabtu, 14 Mei 2016 | 11:39 PM

NASIONALXPOS.CO.ID, TANGSEL - Ini kenyataan bahwa bukan hanya permen nano-nano saja yang rasanya rame. Melintas sepanjang depan pasar Serpong sampai rel kereta api depan bank BJB-pun rasanya rame. Ada rasa Penat, kesal, emosi dan rasa waswas serta ada varian rasa baru bersifat unlimited, yakni adrenalin meningkat drastis seperti kapal perang sukoy naik ke atas udara tanpa perlu melakukan take of. Rasa tersebut timbul jika posisi terjebak kemacetan terhimpit di tengah  double track diiringi dengan bunyi sirine peringatan kereta api si pemilik tunggal jalan menggunakan haknya melintas memotong jalan raya.

Beragam anggapan bahwa kemacetan diakibatkan pedagang kaki lima yang mangkal dan menjajakan dagangannya dipinggir jalan berikut trotoar. Ada juga yang beranggapan karena adanya perlintasan kereta api dan bongkar muat barang dibahu jalan. Belakangan opini masyarakat justru menjurus pada kendaraan umum sebagai subjek pelaku kemacetan.

Perbedaan atmosfir saling tuduh subjek pelaku pembuat kemacetan memperuncing pelik dan kelam menemukan solusi. Ditambah perbedaan opini solusi untuk mengatasi kemacetan yang berbeda-beda pula. Menurut kepala Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan, “untuk mengatasi kemacetan depan pasar Serpong akan dibangun play over dan jalan akan diperlebar realisasinya nanti anggaran tahun 2017,.....”. Sedangkan menurut Iyang (sapaan akrabnya) selaku Komisariat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (Appsi) Serpong, bahwa dirinya kurang setuju dengan solusi play over karena masih banyak alternatif jalan dan peran serta petugas yang terkait yang bisa dioptimalkan. Lanjut Iyang,”...saya tidak setuju jika hanya pedagang kaki lima dianggap sebagai biang kemacetan, sampai setiap waktu pedagang kaki lima menjadi target penertiban Satpol PP Kecamatan Serpong, tapi tetap saja macet”. Lantas penyebab kemacetan menurutnya adalah banyak pengemudi angkot yang tidak tertib lalu lintas dan pemilik toko memakai bahu jalan sebagai tempat bongkar muat.

Jika dikupas secara objektif penyebab kemacetan menurut Iyang lebih mendekati realita, dan banyak yang sependapat bahwa peran serta dinas terkait harus lebih berperan mengambil alih landing sector atas permasalahan kemacetan di pasar Serpong. Coba lihat dan amati !, andil peran petugas dinas terkait hanya beberapa jam saja terlihat mengatur lalu lintas jalan, itupun tidak lebih dari dua orang petugas dan hanya mengatur di depan jalan masuk Statsiun Kereta Api Serpong. Padahal di depan pasar Serpong-pun sama dibutuhkan perhatian petugas.

Paradok dengan kenyataan di per-empatan Tekno yang lancar dijaga begitu banyak petugas dinas terkait hampir 18 jam. Tetapi,  kenapa di depan Pasar sampai jalan masuk statsiun Serpong yang resiko kecelakaannya lebih besar tidak dijaga petugas dinas terkait?, ironis jarak kantor dinas terkait tidak lebih dari 100 meter dari Pasar Serpong.

Jika banyak orang yang membenarkan seperti itu. Berarti dinas terkait bisa dikategorikan memandang sebelah mata  kemacetan di Pasar serpong. Artinya sama dengan eufemisme bajak laut karena bajak laut-lah yang hanya melihat dengan sebelah mata.

Dan jika banyak orang yang membenarkan seperti itu. Berarti dinas terkait telah melakukan pembiaran. Artinya sama dengan bodoh karena sifat pembiaran adalah implikasi dari kebodohan.

Dan jika hati-nuraninya tersentuh membenarkan seperti itu. Maka phenomena kebesaran hati dan intuisi three moralitas (iman, ilmu dan niat pengabdian) dikedepankan. Menganggap semua kelemahan perlu diperbaiki dan direnungi dengan menggabungkan visualisasi ilmiah perspektif kejujuran berprilaku adab, adil dan bijaksana dengan solusi sejuta cinta-kasih. Segera benahi Serpong dari kemacetan dan jangan menunggu play over di masa yang akan datang, karena masa yang akan datang penuh dengan ketidak pastian. Harapan besar segera tercipta hanya satu kesatuan rasa nyaman dan aman.

Tetapi jika malah sibuk membela diri apalagi bersuara lantang menantang proteksi semut diseberang lautan kelihatan sedangkan gajah dipelupuk mata tidak kelihatan. Maka banyak orang yang meyakini kebenaran untuk merubah paradigma bergeser menjadi labelling semakin jauh tercapainya harapan.(br/tiger)

Pengukuhan Forwat Korwil Tangsel Wartawan Bisa Menjadi Agen Perubahan


NASIONALXPOS.CO.ID, TANGSEL - Pengurus Forum Wartawan Tangerang ( Forwat ) Koordinator Wilayah (Korwil) Kota Tangerang Selatan resmi di kukuhkan, Jumat (13/5/2016 ) bertempat di Resto Kampung Anggrek, Viktor Kota Tangerang Selatan. Pelantikan dihadiri oleh puluhan wartawan cetak dan online serta pengurus dan anggota Forwat, hadir pula perwakilan dari Pemkot Tangsel, Kepala Kesbangpol Linmas Kota Tangerang Selatan, Salman Fariz.

Bambang wartawan Megapolitan Pos dan anggota lainnya dari berbagai media cetak dan online di pilih secara aklamasi menjadi Ketua Forwat Korwil Tangsel dan dilantik dengan pengucapan ikrar dan janji.
Ketua Umum Forwat, Andi Lala yang juga wartawan Harian Sentana mengatakan selain sebagai wadah profesi jurnalis, keberadaan Forwat juga diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi dan informasi bagi rekan-rekan jurnalis yang area kerjanya meliputi wilayah Tangerang Raya (Kota, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan). Untuk itu kata dia diperlukan kebersamaan untuk menjalin silaturahmi antar sesama pencari berita.

Andi. Juga menghimbau agar kepengurusan Korwil Tangsel dapat menjadi kontrol sosial yang independen dan dapat bersinergi dengan semua pihak, tidak terkecuali pemerintahan sehingga peran wartawan mampu mendorong program pembangunan yang diharapkan. " Kehadiran pengurus Korwil Tangsel kami harapkan mampu memberikan masukan dan kontrol sosial yang dapat memberi dorongan pembangunan kepada pemerintah agar lebih baik. Tetap menjunjung tinggi etika jurnalis dan saya ucapkan selamat bergabung," pesannya usai menyerahkan bendera petaka Forwat kepada pengurus.

Ketua Korwil Tangsel Bambang mengucapakan terimkasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada dirinya dan pengurus. Bambang berharap kedepan Forwat Korwil Tangsel bisa menjadi lembaga yang bisa mewadahi rekan-rekan wartawan untuk mencapai tujuan bersama. Terlebih dalam memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat. "Kami ucapkan terimakasih bisa bergabung dengan forwat, Insha Allah kedepan kami bisa bersinergi dengan semua pihak stakeholder." katanya.

Sementara dalam sambutan, Kepala Kesbangpol Linmas Kota Tangerang Selatan, Salman Fariz mengapresiasi terbentuknya Forwat Korwil Tangsel. Menurutnya selain sebagai kontrol sosial, fungsi wartawan juga bisa menjadi pendorong pembaharuan dan mitra bagi pemerintah. Karena sejatinya pemberitaan yang disampaikan oleh media bertujuan untuk perubahan dan perbaikan pembangunan yang diharapkan masyarakat.

"Saya sangat apresiasi terbentuknya kepengurusan Forwat Korwil Tangsel. Bukan hanya sebagai kontrol sosial, teman-teman wartawan juga bisa menjadi pendorong pembaharuan dan mitra pemerintah. Tentu untuk mencapai pembangunan yang lebih baik lagi," tukasnya (Shelli)

Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola Mengatakan Rata-Rata Serapan Masih Pada Angka 70 Persen

Written By nasional xpos on Kamis, 12 Mei 2016 | 5:10 AM

NASIONALXPOS.CO.ID, SULTENG - Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola mengatakan dari Rp500 miliar Alokasi Dana Desa se Sulteng tahun 2015, rata-rata serapan masih pada angka 70 persen.

"Masalah ini disebabkan lemahnya Sumber Daya Manusia pengelola, maupun pelaksana dana desa di lapangan sehingga tersendat," ungkapnya dalam seminar keuangan negara dan pengendalian dana desa, di aula Media Centre Universitas Tadulako Palu.

Menurut Gubernur, hal itu dikarenakan dana yang keluar di triwulan I tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pengelola. Sehingga untuk pencairan di triwulan II sudah tidak dapat dilakukan lagi.

"Perlu pembinaan kepada aparat desa dalam pengelolaan ADD, supaya penggunaan dan pemanfaatan dana desa dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Secara normatif gubernur mendeskripsikan aliran dana desa yaitu dana yang bersumber dari APBN, diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagi Gubernur, filosofi dana desa untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di wilayah desa, sebagaimana tertuang dalam program Nawacita yaitu membangun Indonesia dari desa.

Sementara itu, Prof Bahrullah mengatakan peran BPK untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara.

"BPK hanya mendorong, jadi salah kalau ada pemikiran BPK cari-cari kesalahan," ungkapnya.

Gubernur Sulteng hadir sebagai narasumber dengan materi pengendalian dana desa, bersama dua narasumber lainnya yakni Bahrullah Akbar Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Nata Irwan, Dirjen Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri.

Seminar tersebut dilaksanakan oleh BPK bekerjasama dengan Universitas Tadulako. Sebagai moderator, Ahmad Jajuli, Staf Ahli BPK. Dengan peserta Bupati se Sulteng, Kepala Inspektorat, Kepala BPKKAD, dan Civitas Untad. (Andrew/Mariam)

Akses Jalan Ekstrim Tidak Melumpuhkan Pelayanan Kesehatan

NASIONALXPOS.CO.ID, SIGI - Perlu menjadi perhatian bagi Dinas terkait tentang pelayanan kesehatan di daerah terpencil seperti fasilitas prasarana kesehatan, karena tidak segampang kita mengucapkan, ketika mengemban tugas di daerah yang begitu Ekstrim, bisa kita lihat bagaimana kinerja seorang wanita menjadi pelayanan kesehatan yang tinggal di daerah pelosok tanpa mengeluh dan hanya tersenyum saat diwawanncarai oleh NX.

Desa Kodja kecamatan Pipikoro kabupaten Sigi provinsi Sulawesi Tengah terletak di daerah pegunungan ujung jauh dari Kota Palu ini mempunyai jumlah warga 149 KK dan memiliki dua buah bangunan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) bersama Bangunan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU).  Dari segi pelaksanaan Paulina sebagai Petugas Pelayanan Kesehatan di tempat tersebut kewalahan, karena tidak ada tenaga pembantu maka dalam hal ini membutuhkan tenaga Medis agar melaksanakan pelayanan kepada warga setempat yang dapat dijangkau.

Dilihat mempunyai kemampuan luar biasa memegang wilayah tugas yang berjauhan, dalam menjalankan tugas walaupun jalannya begitu Ekstrim seperti di Desa Morui, Desa Morui II dan Desa Porelea.  Kata Paulina saat diwawancarai, "sejak berdirinya bangunan Poskesdes tersebut belum diselesaikan bahkan sudah diserah terimakan dan telah digunakan oleh Petugas Kesehatan, namun sangat disayangkan seperti Jendela, Air dan Mesin Genset listrik tidak diadakan," terangnya.

"Pihak Pemerintah Daerah harus memperhatikan keselamatan kesehatan  masyarakat banyak, di kecamatan tersebut yang mana membutuhkan pelayan kesehatan yang dapat dijangkau, dengan cara menempatkan petugas di setiap Desa. Bukan hanya itu akan tetapi membangun Fasilitas yang dibutuhkan oleh pelayanan kesehatan, contohnya bangunan pelayanan obat-obat Kesehatan yang lengkap beserta peralatan dan jalan menuju ke Tiap Desa." pungkasnya.  (Djoni Salumpana)

Program Rumah Layak Huni (MAHYANI) Diduga Pilih Kasih

NASIONALXPOS.CO.ID, GORONTALO - Tensi politik di awal tahun 2016 dipastikan mulai me¬manas. Saling meng¬klaim bahkan berlomba merebut simpati masya¬rakat pun menjadi cara yang dinilai lumrah ditemui. Namun disayangkan cara ini kerap dilakukan oleh sejumlah anggota legislatif (aleg) terhadap program bantuan pemerintah. Padahal jelas-jelas jika bantuan yang diterima ma-syarakat itu merupakan program yang telah direncanakan pemerintah melalui dinas ter¬ka¬it.
Situasi yang sering dijumpai masyarakat yakni dengan mengatasnamakan bantuan pemasangan listrik gratis, renovasi rumah tidak layak huni, bahkan pembangunan infrastruktur, sebagai jasa para aleg. Cara ini dianggap paling instan mendompleng nama aleg di hadapan masyarakat atau konstituen. Apalagi menghadapi suasana Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 mendatang.

Seperti halnya program bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani) dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal (BPM-PDT) Provinsi Gorontalo, di sinyalir banyak di tunggangi oleh para aleg Provinsi. Betapa tidak salah satu program yang benar-benar menyentuh masyarakat kurang mampu ini menjadi tidak tepat sasaran dan adanya pilih kasih. Terindikasi Tahun Anggaran 2016 ini sekitar 450 unit Mahyani sudah dikantongi oleh para aleg Provinsi Gorontalo.
Sejumlah kepala desa yang sempat di temui awak Media NX beberapa waktu lalu mengungkapkan kekesalannya, pasalnya sampai saat ini masih banyak warga mereka yang sangat membutuhkan Mahyani tidak juga di realisasikan oleh Pemerintah. Salah satunya desa Tanjung Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, dari tahun 2011 sampai dengan 2015 sempat mengajukan proposal bantuan Mahyani yang terealisasi hanya 1 unit saja.

“Kami (aparat desa) sudah berulang-ulang mengajukan proposal dan mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk transportasi bolak-balik ke kantor BPM-PDT Provinsi, hanya untuk pengurusan bantuan Mahyani akan tetapi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Masih banyak warga di desa kami yang membutuhkan sedang di desa tetangga kami sudah banyak yang mendapat bantuan,” ungkap Kepala Desa Tanjung Harapan Latif.

Tanggapan yang berbeda terungkap dari warga di desa Raharja dan desa Tri Rukun di Kecamatan Wonosari, dimana mereka para calon penerima bantuan dengan alasan yang tidak jelas, dipungut uang muka sebesar Rp. 3.750.000 per KK penerima Mahyani oleh Aparat desa. Apabila tidak menyediakan uang muka tersebut maka para calon penerima bantuan ini tidak jadi mendapatkan Mahyani.

Lain halnya dengan desa Huntu yang berada di Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo, menurut sejumlah warga bahwa program Mahyani dari Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak merata. “Kami disini tidak punya koneksi untuk melobi ke Provinsi sehingga susah untuk mendapatkan bantuan Mahyani, sebab hanya para politisi saja yang mampu melobi jadi tidak ada pemerataan disetiap desa pada program Mahyani ini”, jelas warga yang namanya tidak ingin di sebutkan.

Sesuai Peraturan Gubernur Gorontalo No. 12 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Mahyani Bagi Rumah Tangga Miskin, Pasal 6 yaitu Penyampaian usulan/proposal permohonan bantuan Mahyani adalah sebagai berikut : a. usulan/proposal permohonan bantuan Mahyani dapat berasal dari siapapun; b. usulan dapat melalui laporan lisan, SMS melalui Handphone ke nomor layanan pejabat Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota, Camat, Lurah/Kepala Desa termasuk anggota legislatif Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dengan proposal permohonan bantuan secara tertulis. (Tim)

Masyarakat Suwawa Timur : “Harga Mati Tolak Pembangunan Waduk Bone Hulu”

NASIONALXPOS.CO.ID, GORONTALO - Waduk atau reservoir (etimologi: réservoir dari bahasa Perancis berarti "gudang") adalah danau alam atau danau buatan, kolam penyimpan atau pembendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air. Waduk dapat dibangun di lembah sungai pada saat pembangunan sebuah bendungan atau penggalian tanah atau teknik konstruksi konvensional seperti pembuatan tembok atau menuang beton.

Bendungan juga dibangun di lembah dengan memanfaatkan topografinya dan mendapatkan air untuk waduk. Bagian pinggir lembah dimanfaatkan sebagai tembok dan bendungannya terletak di bagian yang paling sempit, yang biasanya memberikan kekuatan lebih besar dengan biaya yang lebih rendah.
Di banyak tempat, pembangunan waduk lembah melibatkan pemindahan penduduk dan artifak bersejarah, tidak terkecuali dengan masyarakat Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango. Pembangunan Waduk yang bakal menelan anggaran Negara lebih dari Rp 1 Triliun ini banyak menuai kontroversi dan polemik dikalangan masyarakat Suwawa Timur. Pasalnya dalam perencanaan sebelumnya masyarakat di Desa Pangi tidak dilibatkan secara langsung, tiba-tiba saja muncul alternatif ke-4 yang lokasinya berada dikawasan pemukiman penduduk Desa Pangi. Dengan pertimbangan alternatif 1 s/d 3 berada pada kawasan taman Nasional dan kawasan habitat burung Maleo.

Masyarakat menganggap kalau harga diri mereka dianggap lebih rendah dari habitat burung Maleo yang berada disekitar pembangunan waduk tersebut. “Ini merendahkan martabat kami sebagai manusia, cuma gara-gara melindungi satwa Burung Maleo kami dikorbankan untuk direlokasi. Sedangkan warga disini sudah merasa nyaman dan tentram hidup bermasyarakat sampai sekarang. Makanya kami tidak ingin direlokasi dari desa ini”, kata salah seorang tokoh pemuda Suwawa Timur Jois Polomulo.

Lebih lanjut Jois menuturkan warga Suwawa Timur memiliki konsep jangka panjang dalam urusan pemberdayaan ekonomi saat menetap di Desa Pangi, Tulabolo, Tulabolo Barat dan Poduwoma. “Sekalipun ada kompensasi ganti untung kami tetap menolak, dan tetap mempertahankan tanah kami yang luasnya sekitar Dua Ratusan Hektar ini.” ujar Jois Kepala Desa Pangi Seprin Suleman ketika dimintai tangapannya, secara tegas menolak rencana pembangunan waduk Bone Hulu di desanya.
“Saya atas nama pribadi dan masyarakat desa Pangi dengan tegas menolak pembangunan waduk, sekaligus meminta kepada Presidan RI. Joko Widodo agar meninjau kembali atas perencanaan pembangunan Waduk Bone Hulu yang notabenenya berada dikawasan penduduk desa Pangi ini, sebab pembangunan Waduk Bone Hulu di wilayah itu sudah masuk agenda nasional dalam program nawacita Presiden Jokowi,” tegasnya.

Ketua Tim 10 Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Menolak Waduk (AM3W). Pembentukan dari berbagai unsur masayarakat Yusmanto Bouty juga punya pandangan yang sama tentang polemik dari dampak waduk tersebut. Alasannya kalaupun ada Alternatif  lain yang berada di Suwawa Timur, masyarakat tetap menolak apapun konsekuensi yang diberikan oleh pemerintah. “Kami sebenarnya mengharapkan kepada pemerintah agar mengkaji ulang tentang rencana pembangunan waduk yang berdampak sosial kemasyarakatan, sebab ini menyangkut hajat hidup masyarakat Suwawa Timur yang berjumlah sekitar 3.000 an jiwa,” kata Yusmanto ketua Tim 10 AM3W. (Tim)

Harun Umar Membangun Desa Berasaskan Adat dan Istiadat

NASIONALXPOS.CO.ID, GORONTALO - Desa Botubulowe Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo merupakan desa yang masih kental terhadap adat dan istiadat lama, dimana masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, toleransi antar warga masyarakat, serta adat istiadat yang lama dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Gorontalo.

Dengan keberadaan lembaga adat tersebut, masyarakat di Desa Botubulowe terikat dengan peraturan-peraturan yang diterapkan dalam lembaga adat itu seperti hal-hal yang menyangkut masalah pencurian, perampokan, pemerkosaan dan hal lain yang menyangkut tentang prilaku masyarakat umum.

Adat istiadat yang masih dilaksanakan di Desa Botubulowe adalah musyawarah adat, sanksi adat berupa sanksi yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar aturan lembaga adat, lewat sanksi inilah hukum adat yang berlaku sekarang di Desa Botubulowe, di samping dua hal tersebut di atas hal lain yang menyangkut masalah lembaga adat adalah upacara adat perkawinan yang masih di terapkan di dalam masyarakat.

Kepala Desa Botubulowe Harun Umar menegaskan, pengaruh adat dan istiadat ini sangat kental dengan kehidupan bermasyarakat di desa kami, sehingga setiap permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. “Selain penerapan kebijakan yang berasaskan adat dan istiadat, kami juga tetap berpedoman pada landasan UUD 1945 dan Pancasila”, ujarnya.

Sebagai Kepala Desa yang memimpin sekitar 1.843 jiwa dengan 483 KK ini tidak luput pula dari sorotan masyarakatnya sendiri, baik menyangkut masalah pribadinya sampai pada kepemimpinannya. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Begitulah pepatah kata yang cocok untuk Harun Umar selama memimpin Desa Botubulowe.

Tak jarang pula masyarakat yang memujinya dalam memimpin desa yang luasnya mencapai 1.041 km2 dengan di dominasi oleh wilayah perbukitan dan pegunungan. Salah seorang warga desa yang bernama Hadijah mengatakan selama beliau memimpin desa kami ini, banyak sekali kemajuan dan perubahan yang sangat mendasar. Baik di bidang ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan keluarga. Dari Pendapatan Asli Daerah Desa Botubulowe  mampu menyerap dana sebesar Rp. 19.720.000 per tahun. Tidaklah berlebihan kalau kerja keras dari seorang kepala desa yang di usianya tidak muda lagi, mendapat pujian dan harapan besar karena masih mampu bekerja demi mensejahterakan masyarakatnya yang sebagian besar sebagai petani.

Keberhasilan desa ini pula tak lepas dari masyarakatnya yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan perilaku asas gotong royong. Kepala Desa Harun Umar tak lupa pula menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah pusat dan daerah atas bantuannya dalam bentuk kucuran dana desa setiap tahun. ( zuhair )

Lurah Pegadungan Ajak Masyarakat Sadar Buang Sampah

Written By nasional xpos on Jumat, 06 Mei 2016 | 1:47 PM



NASIONALXPOS.CO.ID, JAKARTA - Lurah Pegadungan Tarso mengajak masyarakat, sadar sampah cepat tanggap untuk mengatasi kebersihan lingkungan RT dan RW masing – masing, karena sampah mengganggu kenyamanan serta kesehatan. Sampah - sampah perlu dikelola dengan baik untuk dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan keindahan kota. “Kerjasama itu sangat dibutuhkan untuk dapat segera mengantisipasi  tumpukan sampah”, kata Tarso pada ketua RT dan RW kelurahan Pegadungan kecamatan Kalideres Jakarta Barat. 

Dalam hal ini Tarso juga memberikan arahan kepada 70 personil petugas kebersihan PPSU Kelurahan Pegadungan. Informasi sampah sangat dibutuhkan setiap harinya melalui Qlue agar segera dapat diantisipasi. Menurut Tarso dengan perkembangan masyarakat dan urbanisasi yang pesat menambah semakin padatnya pemukiman, diharapkan agar seluruh masyarakat sadar buang sampah serta dapat selalu berkordinasi dengan petugas kebersihan. Petugas PPSU selalu sigap untuk mengatasi sampah dan membersihkan saluran - saluran penghubung untuk dapat mengantisipasi banjir sewaktu waktu di musim penghujan. Saat ini armada Gerobak Motor (GERMOR) dari kelurahan Pegadungan berkoordinasi dengan Petugas Kebersihan dari seksi kebersihan kecamatan Kalideres setiap pagi dikerahkan untuk mengangkut sampah masyarakat dari RT / RW yang lokasinya tidak dapat dilalui oleh truk sampah untuk segera diangkut kedipo terdekat.

Kota Administrasi Jakarta Barat saat ini menempati posisi pertama penyumbang sampah terbesar di DKI Jakarta, dari data Dinas Kebersihan selama tahun 2015 yang lalu volume sampah yang diangkut TPST Bantar Gebang mencapai 1.628.03 Ton, untuk itu LurahTarso sebagai Lurah Pegadungan tidak segan - segan turun langsung memantau kelokasi berbaur dengan petugas kebersihan memantau setiap kegiatan dalam mengatasi sampah. Lurah Tarso sekali lagi sangat mengharapkan kerja sama dari seluruh masyarakat Kelurahan Pegadungan khususnya dengan petugas kebersihan tanggap dengan sampah berlaku bijak terhadap sampah bisa dilakukan dengan mudah. Sederhana dan murah, mulai dari sendiri dan rumah masing – masing, agar tercipta Jakarta yang bersih dan indah, Tertib Jakarta, Jakarta Tertib, Jakarta Maju”. Pungkas Tarso. (Robby)
 
Support : Copyright © 2011. www.nasionalxpos.co.id - All Rights Reserved