Diberdayakan oleh Blogger.

Anggaran Gaji Rp 6,1 Miliar untuk Pegawai di RSUD Banten Jadi Sorotan BPK

Diposting oleh On 7:20 AM with No comments

Iklan

NASIONALXPOS.CO.ID, SERANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten menemukan anggaran sebesar Rp 6,1 miliar, pada Dinas Kesehatan Banten untuk pembayaran gaji pegawai honorer RSUD Banten yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksa Keuangan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemprov Banten tahun anggaran 2013 atau LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam LHP terungkap bahwa pada tahun 2013, Dinas Kesehatan Banten menganggarkan belanja pegawai Rp 28,2 miliar dan terealisasi Rp 24,1 miliar. Salah satu yang terealisasi adalah untuk pembayaran honorarium pegawai RSUD Banten yang dianggarkan pada kegiatan penyusunan laporan kinerja keuangan dan neraca aset yang dibebankan pada komponen honorarium non PNS.

Selain tidak dapat dipertanggungjawabkan, belanja tersebut menurut BPK tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi memboroskan keuangan daerah.

Hal itu terjadi karena Kepala Dinas Kesehatan Banten pada saat itu Djaja Budi Suhardja, menetapkan Surat Keputusan (SK), Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Mulai Tugas (SPMT) pegawai honorer RSUD Banten sebagai dasar pembayaran tanpa memperhatikan Perda Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) RSUD Banten dan rincian tugas, fungsi dan tata kerja RSUD Banten pada tanggal 31 Januari 2013.

Sedangkan dasar hukum pelaksanaan kerja RSUD Banten yaitu, Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan SOTK RSUD Banten disahkan pada tanggal 22 Mei 2013, Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Banten disahkan pada 17 Juli 2013 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Banten disahkan pada 2 September 2013.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Banten agar menegur Kepala Dinas Kesehatan Banten yang mengeluarkan SK, SPT dan SPMT pegawai honorer tanpa memperhatikan Perda SOTK.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada gubernur untuk menegur Kepala Biro Hukum atas kelalaiannya dalam menetapkan produk hukum terkait RSUD Banten dan mengkaji produk hukum terkait RSUD Banten serta mengambil kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Dinas Kesehatan Banten Didi Aliyudin menjelaskan, peneribitan SK, SPT, SPMT pegawai honorer RSUD Banten dilakukan karena ketika itu mengejar pengoperasian RSUD Banten. Sebab menurutnya, tidak mungkin rumah sakit dioperasionalkan tapi pegawainya tidak ada.


"Jadi para honorer itu diminta untuk persiapan peresmian rumah sakit. Ketika itu yang menandatangani SK, SPT, dan SPMT waktu kepala dinasnya masih dijabat oleh Pak Djaja (mantan Kepala Dinas Kesehatan Banten Djaja Budi Suhardja)," jelasnya.

Dijelaskan, pada 2013 pos penggajian bagi pegawai di RSUD Banten memang masih berada di Dinas Kesehatan Banten. Namun, kini karena sudah terbit Perda SOTK RSUD Banten anggaran penggajian sudah berada di RSUD Banten karena sudah menjadi salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersendiri. "Kalau sekarang sudah kewenangan rumah sakit," katanya.

Namun demikian, pihaknya mengaku sejauh ini sudah menindaklanjuti atas temuan-temuan yang tercatat di dinasnya. Pihaknya bahkan sudah rapat bersama Plt Gubernur di Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Batnen beberapa waktu lalu.

" Kami tentu akan melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut, seperti membuat surat teguran ke pihak-pihak ketiga, dan lainnya. Kalau soal temuan penggajian honorer saya tidak berani komentar lebih lanjut, akan saya tanyakan dulu ke atasan saya,” ujarnya.(SP/E-83)

Iklan
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »