Diberdayakan oleh Blogger.

Perang Jenderal di Kedua Kubu Capres Makin Ganas

Diposting oleh On 2:07 PM with No comments

Iklan

NASIONALXPOS.CO.ID - Sedikit demi sedikit, ledakan ‘petasan’ dalam pertarungan Pilpres 2014 berganti menjadi ledakan ‘bom’ yang dilempar oleh kedua kubu calon presiden. Bom-bom itu terang menyasar kedua capres, Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Prabowo dengan kasus hak asasi manusia di masa lalunya, dan Joko Widodo dengan kasus korupsi pengadaan bus TransJakarta yang membuat bawahannya di Pemprov DKI Jakarta diusut oleh Kejaksaan Agung.

'Bom' terbaru dilempar oleh mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto yang kini merupakan Ketua Umum Hanura, salah satu partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Wiranto yang bekas atasan Prabowo itu buka suara seputar bocornya dokumen keputusan Dewan Kehormatan Perwira tanggal 21 Agustus 1998 yang berisi rekomendasi pemberhentian Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari TNI.

“Pemberhentian Prabowo sebagai Pangkostrad disebabkan adanya keterlibatan dia dalam penculikan saat menjabat Danjen Kopassus,” kata Wiranto di Jakarta, 19 Juni 2014. Perbuatan Prabowo itu, ujar Wiranto, melanggar Sapta Marga, Sumpah prajurit, etika keprajuritan, dan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Dengan adanya fakta tersebut, istilah diberhentikan dengan hormat atau tidak sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Sejatinya masyarakat sudah dapat menilai. Saya tidak mau terjebak pada istilah karena perbedaan istilah tersebut sarat kepentingan politik,” kata Wiranto.

Meski demikian, Wiranto menjelaskan secara normatif apa yang dimaksud pemberhentian secara hormat atas seorang prajurit TNI. “Seorang prajurit diberhentikan dengan hormat apabila yang bersangkutan habis masa jabatannya, meninggal dunia, sakit parah, cacat akibat operasi militer, mengundurkan diri dari kedinasan dan disetujui atasan,” kata dia.

Sementara pemberhentian dengan tidak hormat, ujar Wiranto, apabila prajurit tersebut melanggar Sapta Marga, melanggar Sumpah Prajurit, dan melanggar hukum sehingga ia tidak pantas lagi menjadi prajurit.

Selain itu, Wiranto tak setuju dokumen Dewan Kehormatan Perwira disebut rahasia negara. “Jadi tersebarnya produk DKP bukan pembocoran rahasia TNI. Alasan pertama, karena dalam kasus tersebut yang menjadi korban adalah masyarakat sipil, maka TNI tidak bisa lagi mengklaim dokumen itu rahasia internal TNI yang tidak bisa dipublikasikan,” ujar Wiranto.

Alasan kedua, kata Wiranto, karena dia selaku Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan periode 1998-1999 sudah secara bertahap menjelaskan kepada masyarakat soal keterlibatan TNI Angkatan Darat dalam aksi penculikan aktivis disertai permohonan maaf atas kejadian tersebut. Wiranto pun dahulu telah berjanji secara terbuka untuk mengusut dan menindak anggotanya yang terlibat penculikan aktivis.

Alasan ketiga, ujar Wiranto, karena “Dalam pelaksanaannya, semua kegiatan mulai pembentukan DKP, Mahkamah Militer, kinerja DKP, serta saran DKP kepada Panglima ABRI yang kemudian menjadi keputusan saya, disampaikan pada presiden. Keputusan pemberhentian (Letjen Prabowo Subianto) juga sudah dipublikasikan sejak lama sehingga bukan sesuatu yang rahasia.”

Ketiga alasan itu, menurut Wiranto, menjadikan dokumen DKP tak lagi masuk kategori rahasia negara. “Kasus tersebut sudah terbuka, sudah menjadi milik publik. Kalau dianggap sebagai pembocoran rahasia negara, pendapat itu singguh aneh, mengada-ada, dan tidak sesuai kenyataan,” kata dia.

Bikin berang

Pernyataan Wiranto itu sontak membuat gerah kubu Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Gerindra dan Direktur Operasi Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Edhy Prabowo, menyatakan Prabowo diberhentikan dengan hormat dari militer. Buktinya, Prabowo mendapat uang pensiun sampai sekarang.

Edhy pun minta tudingan penculikan oleh Prabowo dibuktikan. “Itu kan operasi intelijen. Waktu itu keadaan genting. Maka boleh melakukan sesuatu, mengambil tindakan,” kata dia.

Tim advokasi Prabowo-Hatta tak perlu berpikir lama untuk menindaklanjuti ucapan Wiranto. Mereka langsung melaporkan Wiranto ke Badan Pengawas Pemilu hari itu juga dengan tudingan melakukan kampanye hitam dan fitnah keji yang murahan atas Prabowo.

“Kami melaporkan Wiranto ke Bawaslu terkait ucapannya yang mengatakan bahwa penculikan aktivis adalah inisiatif Prabowo. Sebagai orang tua, seharusnya Wiranto santun dalam berpolitik. Jangan halalkan segala cara demi menjegal elektabilitas Prabowo. Rakyat sudah cerdas dan tidak bisa dibodohi,” kata Ketua Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Habiburrahman.

Tim Prabowo berharap Bawaslu segera menindaklanjuti laporan mereka. Jika Wiranto terbukti melakukan kampanye hitam, maka mereka minta Bawaslu untuk melaporkannya ke Kepolisian. Kubu Prabowo juga mempertimbangkan untuk langsung melaporkan Wiranto ke Kepolisian dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Kemarahan atas perkataan Wiranto juga diperlihatkan Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zein, mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang kini bergabung dalam tim pemenangan Prabowo-Hatta.

Surat berkop rahasia negara itu berlaku 40 tahun baru bisa dibuka. Kalau dibuka sebelum 40 tahun, artinya Pak Wiranto melanggar pidana. Wiranto patut ditangkap dan harus meminta maaf ke publik,” kata Kivlan dalam wawancara dengan tvOne.

Ia yakin dokumen keputusan DKP itu disebarkan untuk menggerus elektabilitas Prabowo menjelang Pilpres yang tinggal 19 hari lagi, yakni 9 Juli 2014.

Kivlan pun menyinggung sikap politik Wiranto yang berubah-ubah. “Pak Wiranto sudah bertemu Prabowo sebelum mendukung Joko Widodo. Dia sudah mendukung pencapresan Prabowo dan berjanji tidak akan mengungkit-ungkit masa lalu lagi. Dulu mendukung Prabowo tapi sekarang berbalik arah, itu saya sesalkan,” ujar Kivlan.

Isi dokumen

Dalam dokumen keputusan DKP, disebutkan bahwa Letjen Prabowo Subianto memerintahkan Satgas Mawar dan Satgas Melati untuk menangkap dan menahan aktivis kelompok radikal dan Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Dokumen itu juga menyebut Satgas Mawar melakukan penculikan bukan atas inisiatif sendiri, melainkan karena percaya pada Prabowo yang menyatakan perintah itu berasal dari pimpinan dan sudah dilaporkan kepada pimpinan.

Masih menurut dokumen itu, penculikan tersebut ternyata tidak dilaporkan Prabowo ke Panglima ABRI. Dia baru melaporkannya pada April 1998 setelah didesak Kepala Badan Intelijen ABRI.

Prabowo pun disebut tidak melakukan pengendalian atas tindakan Satgas Mawar.

Atas dasar itu dan sederetan kesalahan lain, DKP merekomendasikan agar Prabowo diberhentikan dari dinas keprajuritan.

Untuk diketahui, kubu kedua capres saat ini diisi oleh para pensiunan jenderal TNI. Di kubu Prabowo, selain Kivlan Zein, ada pula mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) George Toisutta yang didapuk menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan.

Sementara di kubu Joko Widodo, selain Wiranto tercatat pula mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono yang pernah bertugas di Kopassus, dan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan lulusan terbaik Akademi Militer Nasional tahun 1970.(VN/E-83)

Iklan
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »