Diberdayakan oleh Blogger.

PT Tedmound Bayar Upah Di Bawah UMP

Diposting oleh On 9:14 PM with No comments

Iklan

NASIONALXPOS.CO.ID, MANADO - Upah Minimum Provinsi ( UMP ) yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum tersebut  ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Tujuan diaturnya upah minimum ini tidak lain adalah untuk melindungi buruh/karyawan agar pengusaha tidak seenaknya membayar upah kepada pekerja. Telah ditetapkan sejak 1 Januari 2014 setiap perusahaan diwajibkan memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.

Pengingkaran terhadap hal itu merupakan pelanggaran undang-undang yang mempuyai implikasi hukum bagi perusahaan yang bersangkutan. Pemerintah sebagai penyelenggara Negara telah menetapkan UMP setiap tahun untuk melindungi kaum buruh agar memperoleh kehidupan yang layak. Telah diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Disini jelas sekali bahwa membayar upah sesuai ketentuan UMP hukumnya adalah wajib. Ketentuan dalam aturan undang-undang ini telah diindahkan oleh PT Tedmound yang dipimpin oleh Jonathan yang sampai dengan berita ini diturunkan belum menaikkan upah karyawannya sebagaimana ketentuan pengupahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Beberapa karyawan PT Tedmound ditemui wartawan mengungkapkan,” upah yang mereka terima sampai dengan saat ini belum dinaikkan sedangkan harga sembako dan BBM sudah pada naik, dan tidak cukup untuk kebutuhan se hari-hari, ujar beberapa karyawan yang tidak ingin identitasnya dikorankan.
Menanggapi hal itu Pimpinan Cabang PT Tedmound ditemui dikantornya menanggapi dan membenarkan jika standart UMP masih pakai standart pengupahan tahun lalu, dan berjanji mulai  bulan ini pengupahan akan dinaikkan sesuai dengan ketentuan pemerintah, tentunya dengan harapan agar karyawannya lebih meningkatkan kualitasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Sulut, Chistiano Talumepa,  menegaskan agar pihak perusahaan harus membayarkan upah karyawan sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 1.9 juta per bulan. Talumepa menegaskan, dimana terhitung sejak bulan Januari 2014 yang lalu harus dibayarkan sesuai UMP. Lebih lanjut Talumepa menjelaskan, nominal Rp 1.9 juta perbulan, bukan menjadi patokan harga mati, melainkan tergantung kebijakan perusahaan untuk memberikan insentif atau bonus atas kinerja karyawannya. Terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) menurut Talumepa, sudah sangat logis berada pada level Rp 1.900.000/bulan. “Ini sudah merupakan kajian bersama setelah dampak kenaikan harga BBM dan Sembako. “Namun, jika dibandingkan dengan daerah lain, Sulut sudah berada pada tingkat yang sangat wajar, yang pasti UMP Sulut yang ditetapkan melalui SK gubernur, sudah sangat pantas.

Bagi perusahaan yang membayar upah lebih rendah dari ketentuan UMP bisa dikenakan sanksi pidana atau denda. Sanksi bagi Pengusaha yang melanggar ketentuan UMP tersebut diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”. Dalam ayat (2) pasal yang sama disebutkan ” Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana Kejahatan”. (Mulyono)

Iklan
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »