Today's Headline

Diberdayakan oleh Blogger.

Buruh Gugat UU Pilkada ke MK

Diposting oleh On 7:12 PM with No comments

Iklan

NASIONALXPOS.CO.ID - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggugat Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi, Selasa 7 Oktober 2014.

Mereka mengajukan uji materi terhadap pasal 2 dan pasal 3 UU Pilkada tentang proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD. Pasalnya, kedua pasal tersebut telah mengebiri hak konstitusinya.

"Kita melihat KSPSI kan bagian dari rakyat, demokrasi untuk menyehatkan sistem bangsa. Money politik bukan rakyat yang minta duit, elit politik yang nyogok rakyat kan. Kenapa hak rakyat yang dicabut. Kan lucu," ujarnya, Sekretaris Jenderal KSPSI, Subianto, di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Menurut dia, UU Pilkada yang mengatur mekanisme Pilkada melalui DPRD itu tak memiliki alasan yang kuat. Bahkan, alasan pemborosan biaya pun tidak relevan dibandingkan dengan semangat demokrasi. "Kalau bicara soal biaya, ya jangan bicara soal demokrasi," tandasnya.

Selain itu, disahkannya UU tersebut menutup kesempatan warga negara diluar kader partai politik, termasuk buruh untuk menjadi calon bupati atau wali kota. Padahal, setiap warga negara punya hak dipilih dan memilih. "Dalam UU lama calon independen bisa, kalau sekarang tidak bisa," sesalnya.

Selain itu, lanjut Subianto, Pilkada langsung bisa mendekatkan calon pemimpin dengan rakyat. Sehingga rakyat bisa langsung mengutarakan harapannya kepada calon pemimpinnya.

"Mereka bisa ketemu buruh, menyampaikan janjinya. Pilkada lewat DPRD juga kami tidak bisa berkomunikasi dengan mereka," lanjutnya.

Lebih jauh, Subianto menjelaskna, gugatan tu dilakukan juga untuk mengantisipasi jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU Pilkada yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) nanti ditolak DPR.

"Perppu itukan upaya Presiden, kita juga akan berupaya lewat jalur hukum. Hanya untuk antisipasi jika Perppu itu ditolak DPR," terangnya.

Karena itu, selain upaya hukum di MK, pihaknya juga akan menekan DPR agar menerima Perppu yang dibuat oleh SBY tersebut.  "Sekarang kan posisi koalisi merah putih dan Indonesi hebat 50:50 kalau voting, maka UU itu akan kembali seperti semula," yakin Subianto. (VN/E-83)

Iklan
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »