Today's Headline

Diberdayakan oleh Blogger.

Pemprov Kalsel Sosialisasi Permendagri Nomor 12 tahun 2017 di Kotabaru

Diposting oleh On 8:02 AM with No comments

Iklan



NASIONALXPOS.CO.ID, KOTABARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) Sosialisasi ke Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang dilaksanakan di Operation Room Setda Kabupaten Kotabaru Kalsel, Kamis (18/5/17).

Acara di hadiri Asisten 1 Setda Kabupaten Kotabaru, Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Pemprov Kalsel, Kabag Organisasi Setda Kabupaten Kotabaru, Kepala SOPD dan Camat se-Kabupaten Kotabaru.

Asisten 1 Setda Kotabaru Drs. Hariansyah membacakan sambutan Bupati Kotabaru, bahwa Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan Unit Pelakaana Teknis Daerah (UPTD) yang kita ikuti hari ini pada dasarnya adalah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Dan di harapkan mampu bekerja secara efektif dan efesien dalam pelayanan pada dinas dan UPT daerah. 

Oleh karena itu melalui sosialisasi ini hendaknya dapat mendorong pemerintah daerah untuk menata kembali cabang dinas dan UPT Daerah yang sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017. Kata Hari, " Saya berpesan kepada Kepala SOPD Kabupaten Kotabaru yang memiliki cabang Dinas dan UPT Daerah untuk memulai melakukan evaluasi dan penataan untuk menindaklanjuti Pemendagri Nomor 12 Tahun 2017, menekan SOPD untuk melakukan penataan terkait cabang Dinas atau UPTD sebagai bentuk efisiensi anggaran,” katanya. 

Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Pemprov Kalsel Drs Muliyono mengatakan, Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 mengatur tentang pedoman pemebentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten Kota. Berkaitan cabang dinas yang bisa menentukan daerah adalah Provinsi dan itu terbatas.

“Ada empat kewenangan yang saat ini hanya di otonomikan tingkat Provinsi, karena kewenangan sudah ditarik dari Kabupaten ke Provinsi, diantaranya kewenangan mengenai Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan dan kewenangan pendidikan menengah dan khusus yang dulunya adalah kewenangan Kabupaten Kota dan sekarang menjadi kewenangan Provinsi,” terang Muliyono. 

Sekarang kewenangan yang dibentuk oleh Kabupaten Kota berdasarkan PP 18 maupun Pemendagri Nomo 12 Tahun 2017 itu hanya berkaitan dengan masalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) tugasnya melaksanakan kegiatan teknis operasional dan tentunya dalam bembentukan unit dalam pelaksanaan teknis harus memperhatikan urusannya masing-masing, tidak boleh urusannya itu lepas dengan induknya. 

“Tadi sudah saya jelaskan UPTD harus mendukung tugas- tugas dinas, otomatis urusan yang dikerjakan UPTD juga urusan dinas itu juga. Supaya Clear sehingga programnya nyambung, kalau programnya nyambung otomatis kenerja UPT juga menjadi bagian kenerja Dinas itu juga. Kalau misalkan UPT nya itu lepas dari urusan berartikan tidak mendukung induknya, sehingga kenerjanya tidak mendukung apa yang dicapai Visi dan Misi oleh dinasnya, tidak bisa tertunjang oleh UPT tadi karena urusannya lain,” ujar Muliyono. 

Oleh karena itu penataan organisasi UPT ini harus senergi dengan urusannya. “Makanya kita harus cermati urusannya dan disamping menanta UPT ini dengan baik maupun UPT yang ada dan UPT yang akan datang juga harus memperhatikan Sumber Daya Manusianya, dan jumlah anggaran jangan sampai membebani jumlah anggaran baru sehingga kita membentuk UPT nanti belanja pegawainya meningkat berdampak terhadap belanja pembangunan, kalau belanja pegawainya semakin banyak, dan belanja keluarnya kecil artinya anggraran kemasyarakat akan semakin kecil," ungkap Muliyono.

Padahal yang diharapkan dengan pembangunan itu masyarakat semakin meningkat. “Disamping itu, prasarana kerja kita harus siapkan dan jangan sampai dibentuk UPTD tidak ada orang, tidak ada uang, tidak ada tempat kerja dan itu sangat mubajir dan sia-sia,” tandasnya. (Hrp)

Iklan
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »