Diberdayakan oleh Blogger.

Terkait Dana Desa, Kejari Kotabaru Beri Penyuluhan Hukum

Diposting oleh On 9:01 AM with No comments

Iklan

NASIONALXPOS.CO.ID, KOTABARU - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotabaru lakukan penyuluhan Hukum kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Kotabaru tentang Dana Desa dan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan (TP 4). Kegiatan tersebut bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru dilaksanakan di Gedung Paris Berantai Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, Kamis (24/8/2017)

Hadir di acara tersebut Setda Kabupaten Kotabaru, Asisten I Pemkab Kotabaru, Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru, Kepala Inspektorat Kotabaru, Kepala BPMPD Kotabaru, Kabag Hukum Kotabaru, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kotabaru, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Kotabaru.

Setda Kabupaten Kotabaru, Drs H Said Akhmad MM menyampaikan pidato Bupati Kotabaru, bahwa Kabupaten Kotabaru memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka untuk membangun daerah ini. Dalam pembangunan tentunya diperlukan dukungan seluruh stakeholder dan seluruh elemen masyarakat, termasuk dukungan dari pemerintan pusat berupa alokasi Dana Desa dalam rangka mempercepat pembangunan dan mensejahterakan masyarakat, ujarnya.

Kata Akhmad, "Para Kepala Desa hendaknya dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat dan transparasi agar masyarakat dapat memahami pengelolaan Dana Desa itu seperti apa, saya meminta kepada Kepala Desa agar dapat menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan TP4 agar tidak terjadi kesalahan prosedur atau penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa tersebut,” pesannya.

Kabid Hukum Kabupaten Kotabaru, Basuki SH mengatakan, laporan singkat tentang pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini tujuannya menyampaikan penyuluhun hukum untuk menyampaikan informasi tentang pengelolaan Dana Desa serta peran TP4. “Penyuluhan hukum ini bertujuan mewujudkan kesadaran hukum terhadap penyelenggara pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan Desa, untuk mewujudkan terciptanya tertib administrasi, prosedur tahapan dan pelaporan yang tidak bertentangan norma dan kaidah hukum yang benar sesuai dengan Perundangan-undangan yang berlaku,” terangnya.

Kepala Kejari Kabupaten Kotabaru, Indah Laila SH mengatakan, Sosialisasi terhadap penggunaan Dana Desa dan TP4 hari ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. “Kami mengadakan sosialisasi  tentang penggunaan Dana Desa ini, karena banyaknya yang selama ini belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah pencairan Dana Desa ini Kepala Desa belum siap, mungkin dianggapnya dikasih bantuan dan digunakan semaunya oleh Kepala Desa untuk menggunakan seperti hibah dan sebagainya.

Indah menambahkan, maksud pemerintah adalah untuk mensejahterakan masyarakat di Desa dengan memberikan bantuan. Tapi pelaksanaannya adalah dalam kenyataanya masih banyak yang menyimpang dari tujuan semula, digunakan semaunya oleh Kepala Desa. “Seperti membangun Jalan, Gapura tanpa berembuk dengan unsur-unsur yang ada di Desa, mudah - mudahan dengan adanya sosialisasi terhadap penggunaan Dana Desa seluruh Kepala Desa bisa mengerti,” harapnya.

Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Kotabaru, Andry Dwi Subianto SH MH menerangkan, Kejaksaan RI UU No. 16 Tahun 2016 tentang pengaman kebijakan hukum pasal 30 ayat (3), pengamanan berbagai kebijakan pemerintah lainya terkait dengan penegakan hukum. Mengawal dan mengamankan implementasi Dana Desa.

Visi dan misi pembangunan Tahun 2015 - 2016, ada 9 program prioritas Nawacita  program ke 3 membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. “Arah kebijakan pembangunan di  pedesaan tahun 2015-2019, pemenuhan standar pelayanan minimum sesuai dengan kondisi geografis Desa, penangulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa,” jelas Andry.

Andry menambahkan, pembangunan SDM, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa. Dana Desa (UU No.6/2016 ) Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa dan Desa adat yang ditransfer malaui ABPD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. “Kami siap mengawal dan mengamankan Dana Desa tanpa adanya beban dan siap bertindak kalau ada yang macam-macam kami berantas," tegasnya. (Hrp)

Iklan
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »