Diberdayakan oleh Blogger.

Raperda Hak Keuangan dan Administratif Resmi Jadi Perda Tangsel

Diposting oleh On 10:59 AM with No comments

Iklan

NASIONALXPOS.CO.ID, TANGSEL – Rancangan peraturan daerah (Raperda) Hak Keuangan dan Administratif resmi menjadi Perda Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany bersama Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangsel menandatangani berita acara persetujuan dari Raperda Tentang Hak Keuangan dan Administratif menjadi Perda, Kamis (31/8/2017).

Hal tersebut seusai Ketua Pansus DPRD Tangsel, Syihabudin, membacakan laporannya dalam rapat paripurna DPRD Tangsel Dalam rangka Persetujuan Bersama DPRD dan Walikota Tangsel terhadap ditetapkan Raperda Tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangsel, di Kantor DPRD Kota Tangsel, jalan raya viktor Buaran Serpong, Tangsel.

Rapat paripurna sendiri dipimpin Ketua DPRD Tangsel, HM. Ramlie didampingi Wakil Ketua DPRD Taufik MA (Gerindra), dan Wakil Ketua DPRD Tangsel, HM.Saleh Asnawi (Hanura). Sedangkan dari Pemkot Tangsel hadir Walikota Tangsel, H. Airin Rachmi Diany didampingi Wakil Walikota Tangsel, H.Benyamin Davnie, dan diikuti Sekda Tangsel, H. Muhammad, Asda 3, Teddy Meiyadi, serta beberapa Kepala OPD.

Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany, dalam sambutannya saat diberi kesempatan menyampaikan pendapat akhir, mengatakan bahwa

sebagaimana kita ketahui UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai unsur pemerintahan daerah yang diberikan mandat oleh rakyat untuk melaksanakan unsur urusan pemerintahan di daerah DPRD mempunyai hubungan kerja yang setara serta memiliki hubungan kemitraan dengan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya untuk menunjang tugas dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah ditetapkan peraturan daerah tentang Kota Tangerang Selatan No 02 Tahun 2011 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang Selatan yang berpedoman dengan UU No 24 Tahun 2004 Tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang Selatan.

Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 21 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah no 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan pimpinan dan anggota DPRD sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sehingga peraturan daerah Kota Tangsel No 2 Tahun 2011 Tentang Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangsel yang mengatur Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD perlu disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas DPRD bersama Kota  Tangsel telah menyusun, membahas, dan menyetujui Raperda Tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangsel.

Dalam kesempatan ini ijinkan untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada pansus, pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangsel dan tim pembahasan raperda yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, untuk melakukan pembahasan secara intensif dan telah menyetujui raperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

"Diharapkan dengan adanya perda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sebagai upaya untuk mengemban kemitraan antara DPRD dan pemkot Tangsel, meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD dan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan," pungkasnya.  (Sg/Br)

Iklan
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »