Diberdayakan oleh Blogger.

Ketua dan Anggota DPRD Kembalikan Uang Perjalanan Dinas Fiktif

Diposting oleh On 10:50 AM with No comments

Iklan

Kasi Intel Kejari Pangkapinang, Hendri Arifin
 NASIONALXPOS.CO.ID, PANGKALPINANG – Ketua DPRD Pangkalpinang dan anggotanya mengembalikan uang perjalanan Dinas Fiktif ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang. Hal itu disampaikan Kasi Intel Kejari Pangkapinang, Hendri Arifin di kantornya, Selasa (16/1/2017).

Dari 13 Anggota Dprd kota Pangkalpinang yang terlibat, sepakat akan mengembalikan uang yang telah digunakan untuk perjalanan dinas luar fiktif ke Kejari Pangkalpinang.

“Kehadiran Ketua Dprd kota Pangkalpinang hari ini, dan beberapa anggota serta mantan sekretaris Dprd kota Pangkalpinang, dalam rangka berkoordinasi dengan pihak kejaksaan tinggi kota Pangkalpinang, untuk mengembalikan uang perjalanan fiktif,” ungkap Hendri, Selasa (16/1/2018).

Lanjut Hendri, Kasus penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif terbongkar setelah adanya adanya laporan kepada pihak kejaksaan. SPPD fiktif merupakan kerugian negara, makanya harus dikembalikan ke Negara.

“Sebelumnya sudah ada dua anggota Dprd kota Pangkalpinang mengembalikan uang tersebut. Kami tunggu hingga sore ini, apakah uang itu dikembalikan, selanjutnya akan dititipkan ke Bank. Nanti baru kita kembali ke kas daerah,” tegasnya.

Satu per satu dari 13 anggotaDPRD Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, mengembalikan uang perjalanan dinas yang diduga fiktif. Uang yang dikembalikan jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 20 juta.Meskipun terindikasi ada penyalahgunaan uang dinas, Kejari Pangkal Pinang sejauh ini menyatakan anggota dewan yang terlibat baru sebatas saksi.

“Dari 13 anggota dewan,11 di antaranya telah mengembalikan uang, sementara 2 orang lainnya masih proses melalui pihak keluarga karena ada yang meninggal dunia dan sakit,” ujarnya.

Meskipun terindikasi korupsi atas penyalahgunaan uang dinas, Kejari Pangkal Pinang sejauh ini menyatakan anggota dewan yang terlibat baru sebatas saksi. "Sementara status anggota Dewan sebagai saksi," tutupnya. (To2)

Iklan
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »