oleh

Diduga Kuat, Oknum Desa Sunat Dana PKH Pasir Tenjo

NASIONALXPOS.CO.ID,  PANDEGLANG – Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan, memperhatikan kecukupan gizi, dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai Program Conditional Cash Transfersatau Program Bantuan Tunai Bersyarat.

Namun, adanya dugaan bahwa program ini dalam pencairannya menggunakan sistim kolektif. Seperti yang terjadi pada PKH Desa Pasir Tenjo, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

PKH yang seharusnya dapat dipahami oleh warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari segi manfaat, serta cara menggunakan kartu dalam pencairannya terkesan tak berlaku. Hal ini dikarenakan adanya dugaan campur tangan oknum desa yang di tugaskan ke masing – masing RT yang ada di wilayah Desa Pasir Tenjo.

Emen, salah seorang warga KPM PKH di Desa Pasir Tenjo mengatakan bahwa semenjak dirinya mendapat PKH, ia tidak tahu bagaimana sistim atau cara mencairkan melalui kartu ATM.

“Yang kami tahu, kami dapat uang dari RT. Sebelum pencairan, kartu ATM kami diambil untuk dikumpulkan sebanyak satu RT, yakni sebanyak 14 orang,” ujarnya pada NX.

Didi, Ketua RT. 02/RW. 03 ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Namun itu pun dilakukan atas dasar perintah pihak desa.

“Iya, betul melalui kolektif, namun saya tidak tahu berapa nominal jumlah  yang diterima warga KPM PKH setelah dicairkan oleh pihak desa,” papar Didi.

Di tempat terpisah, H. Ade, Pendamping Kecamatan Sindang Resmi mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya sistim kolektif dalam pencairan.

Menurutnya, setiap penerima berbeda, tergantung masuknya anak sekolah, dan disesuaikan dengan data yang sudah di validasi.

“Untuk dana PKH sebesar Rp. 550.000,- di bayar di muka pada tahap pertama tahun 2019 ini, ditambah tanggungan anak satu sebesar Rp. 225.000,- kalau anak nya tiga itu dapatnya besar,” ungkap Ade.

“Kalau KPM PKH hanya mendapat sebesar Rp. 600.000,- per orang jelas tidak mungkin, jika ada kesalahan teknis maka akan segera diluruskan,” kilah Ade.

Sementara itu, Lembaga Badan Peneliti Aset Negara Aliansi Indonesia Pusat, Ahmadi Sasmita menegaskan dalam hal program pencairan PKH ini ada indikasi dugaan pemotongan dana PKH.

“Hal ini tidak dapat dibenarkan, dan jelas sudah keluar dari aturan pemerintah yang mana PKH bertujuan untuk mencerdaskan, dan mensejahterakan masyarakat. Jika seperti ini, namanya menjadi pembodohan kepada masyarakat,” ujar Ahmadi.

“Seharusnya pihak desa dapat memaparkan sebagai bentuk transparansi kepada warga. Saya berharap kepada Dinas Sosial Kabupaten maupun Provinsi agar segera turun untuk menindaklanjuti dugaan tersebut,” pungkas Ahmadi. (Abro)

Komentar

NEWS UPDATE