oleh

Diseminasi Pengawasan Keuangan Haji, BPKH Ajak Masyarakat Berperan Aktif

NASIONALXPOS.CO.ID, KOTA TANGERANG – Dewan pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar Diseminasi Pengawasan Keuangan Haji menyoal Operasional, Kemaslahatan, dan Efisiensi di Ballroom 1, Hotel Novetel Tangerang, tepatnya di Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Jum’at (29/3) Pagi.

Permateri pada kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Komisi VIII DPR RI, M. Ali Taher Fraksi PAN, Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji, DR. Yuslam Fauzi, SE, MBA, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang H. Muhidin, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Tangerang Selatan H. Ubadilah, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Media Nasional Xpos Bagus Muhamad Rijal.

Ketua Komisi VIII DPR RI, M. Ali Taher menyampaikan Terimakasih kepada Dewan Pengawas BPKH Dr. Yuslam Fauzi, Kementerian Agama, Ketua MUI Kota Tangerang, PCNU Kota Tangerang, Pengembangan SDM Media Nasional Xpos, serta seluruh masyarakat yang hadir.

M. Ali Taher menyampaikan bahwasanya BPKH memiliki tiga fungsi pokok yang pertama adalah fungsi registrasi, yang kedua adalah fungsi anggaran, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan.

“DPR RI Komisi VIII mempunyai mitra kerja, yakni Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pengelola Keuangan Haji, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia,” papar M. Ali Taher.

“Akumulasi anggaran kita rata – rata sebesar 200 triliyun dalam setiap tahun, dan ditambah oleh anggaran BPKH kurang lebihnya sekitar 300 triliyun,” ujar M. Ali Taher.

“BPKH ini adalah sebuah badan baru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKH bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama,” ujar M. Ali Taher.

Lebih jauh M. Ali Taher menjelaskan, “Saya selalu mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu, sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI, saya berharap agar BPKH lebih konsisiten dalam pengelolaan keuangan haji, bedasarkan prinsip asas syariah, kehati – hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel” bebernya.

“Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan ummat Islam,” pungkas M. Ali Taher.

Dewan Pengawas Badan Pengelolaan Keuangan Haji DR. Yuslam Fauzi, SE, MBA, mengungkapkan, “Kewajiban BPKH diantaranya menyampaikan laporan tahunan dari dana haji yang dikelola BPKH. Penyampaian informasi itu bisa melalui media cetak, online atau lainnya. BPKH juga sudah ada situs website resminya. Jadi masyarakat bisa mengakses informasi tersebut,” paparnya.

“Semua dana haji yang dikelola BPKH diinvestasikan secara syariah. Kami tidak menggunakan bank – bank konvesional. Semuanya bank yang kami gunakan adalah bank syariah,” ungkap Yuslam.

“Masa daftar tunggu keberangkatan haji di Indonesia rata-rata mencapai 20 tahun, dan mengenai besaran biaya haji yang sesungguhnya sebelum disubsidi menggunakan dana manfaat dari biaya haji yang telah dibayarkan kepada pemerintah,” beber Yuslam.

DR. Yuslam menambahkan, “Mengenai isu (hoax) terkait persoalan dana haji dipakai untuk infrastruktur pemerintah, yang beredar di media sosial, itu tidak benar beritanya, tidak ada satu Rupiah pun dana haji yang digunakan untuk infrastruktur, dan saya menegaskan, tidak ada penyaluran pengelolaan dana haji untuk infrastruktur pemerintah,” tegas Yuslam.

Lebih jauh ia menjelaskan, pihaknya memang akan menginvestasikan dana haji ke beberapa sektor di luar infrastuktur seperti pengadaan katering di Arab Saudi dan kerjasama dengan maskapai penerbangan untuk pemberangkatan jamaah haji.

Investasi langsung mengutamakan terkait jamaah haji, hotel, katering, bukan di Indonesia. Menurut saya secara subtansi tidak ada yang dilanggar, kami berorientasi untuk berinvestasi yang terkait jamaah haji.

“Saya berharap setelah kegiatan acara Diseminasi Pengawasan Keuangan Haji ini, hadirin bisa menjelaskan lagi kepada masyarakat,” pungkas Yuslam.

Bagus M. Rijal, Bid. Pengembangan SDM Nasional Xpos sebagai salah satu permateri turut menyampaikan betapa pentingnya Pengawasan Keuangan Haji.

“Pemaparan Visi dan Misi dari BPKH dapat dilihat dari situs web, hanya saja untuk saat  ini masih belum banyak materi yang lebih luas,” tukas Bagus.

“Selain itu, menyoal keterbukaan informasi publik, sikap transparansi dari BPKH sangat diperlukan, terlebih kepada para hadirin agar turut serta dapat menyampaikan secara lugas tentang BPKH,” ujar Bagus.

Bagus menambahkan, Media Nasional Xpos juga sudah meneliti dan mengamati beberapa lembaga. Kami hari ini hadir, turut mendengarkan apa yang telah dipaparkan oleh permateri. Program BPKH ini sangat menarik, harapan kami ke depannya Nasional Xpos sebagai Sosial Kontrol akan berusaha untuk membantu kinerja dalam Pengawasan Keuangan Haji,” tegas Bagus. (RED)

Komentar

NEWS UPDATE