oleh

Hery Soemantri TP4D Kajari Cilacap dan DPUPR Monitor Proyek APBD 2019 di Dayeuhluhur

NASIONALXPOS.CO.ID,CILACAP – Pelaksanaan pekerjaan proyek PUPR Kabupaten Cilacap tidak luput dari pengawasan Tim TP4D Kajari.

Kali ini Tim TP4D didampingi Kepala Bindang Bina Marga Dinas PUPR Cilacap Wahyu Ari Pramono. ST.MT selaku PPK, Agus Kepala UPT Pengawasan Jalan Majenang, dan beberapa staf Dinas PUPR, melakukan pengecekan diwilayah Kecamatan Dayeuhluhur, Selasa (03/09/2019).

Monitoring tersebut saat ini fokus ke proyek peningkatan jalan Datar – Sumpinghayu yang dikerjakan oleh CV. Banyu Biru dengan nilai proyek Rp. 581.327.000 dari Anggaran APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2019.

Menurut Hery Soemantri (Kasintel) Kejaksaan Negeri Cilacap selaku tim TP4D mengatakan, ” kehadiran kami TP4D disini bukan untuk mencari-cari kesalahan, kamu mengedepankan pendampingan agar pelaksana tidak terjerumus ke ranah hukum ” kata Hery kepada NX.

Pada giliranya nanti TP4D akan mengecek semua pelaksanaan kegiatan proyek, tentunya kami tidak sendiri, kami akan bersama-sama dengan Dinas PUPR, tambah Hery.

Lebih jauh Hery meminta, ” pelaksanaan proyek APBD harus tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu, jangan sampai pihak pelaksana dalam bekerja bisa berujung pelanggaran hukum ” tegasnya.

Secara teknis pekerjaan bukan wewenang kami selaku TP4D, kami hanya fokus ke bidang hukumnya, dan untuk teknis disini ada PPK, PPTK dan Pengawas, pungkas Hery.

Sementara Wahyu Ari Pramono selaku PPK dalam kegiatan proyek Bina Marga Dinas PUPR mengatakan, Dinas PUPR Cilacap memang menggandeng TP4D dalam melakukan monitoring, hal ini dilakukan agar seluruh pekerjaan yang sedang berjalan bisa dilaksanakan dengan baik, tentunya harus sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan dalam kontrak, jelas Wahyu.

“Kita sudah mengagendakan bahwa pelaksanaan monitoring ini akan dilakukan secara bertahap di beberapa wilayah ” terang Wahyu.

Ditempat yang sama Supriyadi Direktur CV. Banyu Biru sebagai pelaksana kegiatan mengaku, dengan datangnya TP4D, PPK dan PPTK kelapangan saya merasa bersukur saja, dan seandainya ditemukan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut paling tidak kita sudah tahu dan akan menerima koreksi, jelas Supriyadi.

“Semua koreksi dan arahan dari Dinas PUPR maupun TP4D akan kami tindak lanjuti, kami juga tidak mau terjerat hukum terkait pelaksanaan pekerjaan ini ” pungkas Supriyadi. (Junaedi)

Komentar

NEWS UPDATE