oleh

Rakor Pemda se-Sumut tahun 2019, Kakanwil BI Sumut Sinergi dengan DJPB, OJK dan BPS

NASIONALXPOS.CO.ID, SUMATERA UTARA – Bertempat di Aula Bank Indonesia, pada Rakor Pemda se-Sumut tahun 2019, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Wiwiek Sisto Widayat menuturkan, rakor ini merupakan sinergitas antara BI dengan DJPB, OJK dan BPS dalam mengeluarkan rekomendasi kepada pembangunan ekonomi Sumut ke depan. Terutama upaya apa yang harus dilakukan guna mencapai pertumbuhan ekonomi Sumut yang lebih tinggi lagi, Rabu (2/10).

“Tantangan ekonomi ke depan semakin besar dan kompleks sehingga diperlukan sinergi yang baik di berbagai lintas instansi. Apalagi kita tengah menghadapi perang dagang, kita tidak boleh lengah, terlebih perekonomian Sumut berbasis komoditas. Ekonomi kita harus mampu untuk terus tumbuh,” urainya.

Disebutkannya, ada tiga hal yang harus diperbaiki yakni perbaikan kualitas SDM, infrastruktur dan tingkat investasi sehingga terciptanya peningkatan daya saing. Dari sisi ketersediaan infrastruktur, yakni rencana beberapa ruas jalan tol dalam kota yang akan dibangun diperkirakan akan menjadi daya tarik investor

“Akselerasi infrastruktur ini perlu terus digalakkan, jika perlu dibangun hingga ke seluruh pelosok. Saya juga sangat mengapresiasi kerjasama yang telah terjalin antara BI dengan BPS, OJK dan DJPB sehingga terlaksananya kegiatan ini.

Realisasi APBN Provinsi Sumut (Belanja K/L + DAK Fisik dan Dana Desa) per 30 September 2019 hingga triwulan III 2019 mencapai Rp18,56 triliun atau 60,24 persen dengan pagu Rp30,8 triliun. Sedangkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara (APBD Sumut) triwulan II 2019 mencapai Rp15,4 triliun atau 28,08 persen dengan pagu Rp54,8 triliun.

Hal ini disampaikan Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Sumut, Tiarta Sebayang.

“Untuk alokasi APBN Provinsi Sumut TA 2019 sebesar Rp66,1 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp22,7 triliun (34,41%) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai Rp43,3 triliun (65,59%). Saya berharap seluruh Pemda bisa memaknai rakor ini dengan baik, selain sebagai bentuk koordinasi juga sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Terutama dana transfer ke daerah termasuk dana desa,” Tutupnya. (Red/Wes)

Komentar

NEWS UPDATE