NASIONALXPOS.CO.ID, JAMBI – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menegaskan bahwa Program Pro-Jambi (Program Jaringan Majukan Jambi) akan menjadi prioritas utama dalam arah kebijakan APBD Tahun Anggaran 2026. Hal ini disampaikannya saat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Rabu (1/10/2025) di Gedung DPRD Provinsi Jambi.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, turut dihadiri Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, serta jajaran kepala OPD dan tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Gubernur Al Haris menjelaskan bahwa Rancangan KUA-PPAS 2026 berisi kerangka ekonomi makro, asumsi dasar penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta strategi pencapaian yang akan dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi RAPBD 2026.
“Tahun 2026 merupakan tahun pertama implementasi penuh RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029. Karena itu, rancangan ini telah mengakomodir program prioritas daerah, termasuk Pro-Jambi, yang kami harapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Al Haris.
Lebih lanjut, Gubernur Al Haris memaparkan bahwa perekonomian Jambi pada tahun 2026 diproyeksikan tumbuh di kisaran 4,8–5,4 persen, dengan tingkat inflasi terjaga pada 2,5 ± 1 persen. Pemerintah juga berkomitmen memperkuat koordinasi pengendalian inflasi melalui TPID.
Sementara itu, target pendapatan daerah tahun 2026 dipatok sebesar Rp3,61 triliun, atau turun 20,89 persen dibandingkan APBD murni 2025. Penurunan ini terjadi di semua komponen, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.
“Meski terjadi penyesuaian, kami tetap berkomitmen meningkatkan PAD melalui optimalisasi pelayanan perpajakan daerah dan penerapan sistem digital yang transparan,” jelas Al Haris.
Untuk belanja daerah, Pemprov Jambi mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,68 triliun, yang difokuskan pada percepatan pembangunan, pemenuhan mandatory spending, peningkatan pelayanan publik, serta mendukung sasaran pembangunan nasional.
Al Haris juga mengungkapkan bahwa APBD 2026 diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp64,53 miliar, yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.
“Kami pastikan seluruh kebijakan anggaran disusun secara realistis, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Jambi,” pungkas Gubernur Al Haris. (Is)
