Al Haris memaparkan, Realisasi Belanja APBD 2024 mencapai Rp4,7 triliun atau 90,41%. Belanja pendidikan tercatat sebesar Rp1,24 triliun (88,07%), kesehatan sebesar Rp501,06 miliar (93,22%), dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebesar Rp280,58 miliar (91,17%).
Namun, tantangan masih dihadapi, terutama dalam realisasi pendapatan, yang mengalami penurunan persentase akibat tertundanya beberapa transfer dari pusat, serta tidak optimalnya penerimaan dari pengelolaan PI 10%, jasa giro, dan deposito.
Menjawab pertanyaan fraksi terkait pendidikan, Gubernur menyebut pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas baru telah terakomodir dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pendidikan 2025–2029, termasuk zonasi, distribusi guru, dan revitalisasi sekolah di daerah terpencil.
Sementara itu, realisasi pendapatan dari pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) melalui Bangun Guna Serah dan Kerjasama Pemanfaatan mencapai Rp2,14 miliar. Untuk pengelolaan Hotel Ratu, saat ini masih dalam proses lelang, sementara dijalankan sementara oleh PT Jambi Sapta Manunggal Pratama melalui skema sewa aset.
Gubernur Al Haris menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan kewenangan untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Jambi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya dalam infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan pelayanan dasar.
“Kita perlu terus bersinergi untuk mencapai target pembangunan dalam RPJMD 2025-2029,” pungkasnya. (IS)
