NASIONALXPOS.CO.ID, BLORA – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Blora Tahun 2026 resmi disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Blora dan DPRD pada Rapat Paripurna yang digelar Minggu (30/11/2025) di Gedung DPRD Blora.
Rapat yang diawali penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi itu juga menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Dua juru bicara fraksi, Galuh Widiasih Mustikasari dan Bibi Hastuti, menyoroti sejumlah isu strategis seperti penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD), optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga pembangunan infrastruktur.
Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, dalam jawabannya menegaskan bahwa penurunan TKD dari pusat pada 2026 menjadi tantangan sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian kebijakan.
“Diperlukan optimalisasi PAD, peningkatan kinerja perpajakan daerah, dan penguatan BUMD,” ujar Bupati.
Ia juga menyoroti potensi pendapatan sektor migas dan BUMD Energi yang akan menjadi perhatian serius Pemkab Blora untuk memperkuat pendapatan daerah.
Pada bidang infrastruktur, Bupati memastikan bahwa pembangunan dan perbaikan jalan tetap menjadi program prioritas. Selain memanfaatkan pinjaman daerah, Pemkab akan kembali mengusulkan perbaikan melalui skema Inpres Jalan Daerah 2026.
“Semoga lebih banyak ruas jalan yang disetujui,” lanjutnya.
Pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai skema lain seperti program TMMD untuk membuka akses jalan di wilayah pedesaan.
Di sektor pemerintahan, Pemkab memastikan evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik.
“Kinerja ASN harus semakin profesional dan responsif,” tegas Bupati.
Pada sektor pertanian, Pemkab berkomitmen memperkuat sarana pendukung dan pengembangan agroindustri melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi hingga kementerian.
Terkait program MBG, Bupati Arief menyampaikan bahwa Satgas MBG akan semakin memperketat pengawasan agar pelaksanaan program tepat sasaran.
“Kami minta dukungan semua pihak untuk mengawal pelaksanaannya,” ujarnya.
Bupati menambahkan bahwa seluruh masukan DPRD telah dicatat dan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah tahun depan.
Dengan disetujuinya Ranperda APBD 2026, rancangan tersebut segera diajukan untuk tahap evaluasi di tingkat provinsi.
(Riyan)
