NASIONALXPOS.CO.ID, JATENG – Audiensi, Pasukan Adat Nusantara Indonesia (PANI) DPD I Jawa Tengah, yang dihadiri 1 advokat, 4 paralegal, 5 media online, dan cetak, dengan Perhutani KPH Cepu, (24/9) ‘ditunda’.
Mengenai perihal penundaan tersebut, menurut Yeni, KS Perhutani KPH Cepu, mengatakan Adm belum ada disposisi.
“Bisa kirim lagi surat kepada kami (Perhutani), namun waktu pelaksanaannya dikosongkan, dan tunggu konfirmasi dari kami,” ucapnya.
Terpisah, menurut kuasa hukum PANI Jateng, Advokat Budi Prayitno, S.Hi,C.Me, untuk audiensi ditunda.
“Selain belum ada disposisi, Adm dan humas perhutani sedang dinas luar kota,” ungkapnya.
Sedangkan menurut Ketua PANI Jateng, Suryono, sayang sekali, kenapa harus ditunda, padahal kami sudah berkirim surat, sesuai arahan pihak Perhutani KPH Cepu saat itu.
“1 Oktober, saya akan turunkan anggota PANI DPD II Kabupaten Blora sebanyak 1.600 orang, untuk aksi damai. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan,” terangnya, Minggu (26/9/2021).
“Tapi kita menunggu petunjuk dari Ketua Umum DPP PANI terlebih dahulu,” tambahnya.
Langsung, Suryono mendapat jawaban via telepon, dari Ketua Umum (Ketum) DPP PANI, DYMM, Muh. Akbar Amir Sultan Aliyah, yang merupakan Raja Tallo XIX Makassar, “Jangan pakai aksi damai dijalan saudaraku, lakukan dengan mediasi, itu lebih baik,” harap Ketum DPP PANI.
Tugas PANI adalah mendukung program pemerintah, dalam hal ini kita harus membantu masyarakat, dan perhutani melalui program-programnya, seperti kearifan lokal daerah, atau tempat bersejarah yang ada di wilayah perhutani Cepu.
Mari kita bantu untuk pengembangannya, apalagi berpotensi menjadi tempat wisata, tentunya akan lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
“Jangan lupa tapal batas antara tanah pengelolaan perhutani, dengan masyarakat, juga dipasang tanda,” terangnya.
“Tetap lakukan mediasi, saudaraku,” tutup Ketum DPP PANI. (Hans)
