NASIONALXPOS.CO.ID, BUNGO — Dalam upaya memperkuat tata kelola arsip dan mendukung pemerintahan berbasis digital, Bupati Bungo H. Dedy Putra, SH, M.Kn secara resmi meluncurkan Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Bungo, Selasa (22/07/2025).
Peluncuran ini digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Bungo, melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) yang dipimpin oleh Ir. Hendry Yusuf. Langkah ini sejalan dengan Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA) serta misi “Bungo Baru”.
Dalam sambutannya, Bupati Dedy Putra menekankan pentingnya pengelolaan arsip yang modern dan transparan. Ia menginstruksikan seluruh OPD dan camat di Kabupaten Bungo untuk segera menerapkan aplikasi ini.
“Saya tekankan kepada seluruh OPD dan kecamatan, per 1 Agustus harus sudah clear! Ini komitmen bersama saya dan Pj Sekda. Jangan ada yang main-main,” tegasnya.
Kabid Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Provinsi Jambi, Hj. Zusmaini, SE, menyebutkan bahwa aplikasi SRIKANDI merupakan implementasi nyata dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efisien dan aman.
“Aplikasi ini punya segudang manfaat, mulai dari efisiensi anggaran, mencegah kehilangan dokumen, hingga meningkatkan kinerja pegawai di era digital,” ungkapnya.
Plt Kepala DPAD Bungo, Ir. Hendry Yusuf, menyampaikan bahwa program ini sebenarnya sudah mulai disosialisasikan sejak 2022. Namun, baru bisa terealisasi tahun ini berkat dukungan penuh dari bupati.
“Saat ini sudah ada 13 OPD dan 8 kecamatan yang menerapkan SRIKANDI. Kami optimistis semua siap sebelum 1 Agustus,” jelasnya.
Ramayati, Kabid Arsip DPAD Bungo, menambahkan bahwa aplikasi ini akan mengubah sistem surat-menyurat secara digital, termasuk surat masuk, surat keluar, hingga surat keputusan (SK) yang tersimpan dan terpantau dalam sistem.
“Kami sedang melakukan pelatihan admin OPD dan kecamatan untuk penginputan data. SRIKANDI akan mempermudah proses administrasi, meningkatkan transparansi, dan mempercepat pelayanan publik,” katanya.
DPAD Bungo juga menyatakan bahwa program ini dijalankan bekerja sama dengan Kemendagri, Arsip Nasional RI, dan Badan Sertifikasi Nasional, dalam rangka mendorong implementasi pemerintahan digital dan tertib arsip. (Is)
