NASIONALXPOS.CO.ID, BUNGO – Anggota DPRD Bungo, Edi Kusnadi, menyambut positif kunjungan perwakilan INKOMITRA Jakarta dalam rangka membahas penyelarasan persepsi terkait perizinan Koperasi Tambang Rakyat (KTR) di Kabupaten Bungo, Rabu (18/02/2026).
Pertemuan tersebut menitikberatkan pada pembahasan implementasi regulasi terbaru, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Regulasi ini menjadi landasan hukum dalam rencana pembentukan koperasi tambang rakyat yang legal dan berbasis masyarakat di Kabupaten Bungo.
Edi Kusnadi menegaskan dukungannya terhadap inisiatif pembentukan koperasi tambang rakyat yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Kami menyambut baik langkah koordinasi ini sebagai upaya menyamakan persepsi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak koperasi. Harapannya, tambang rakyat dapat dikelola secara tertib, legal, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Edi.
Sementara itu, perwakilan INKOMITRA, Elhan Zakaria, menjelaskan bahwa INKOMITRA berkomitmen memperkuat kelembagaan koperasi di sektor migas dan pertambangan rakyat, terutama dalam aspek perizinan, tata kelola usaha, serta pendampingan berbasis komunitas.
Menurutnya, koperasi tambang rakyat yang dikelola secara profesional dan transparan akan menjadi solusi bagi praktik pertambangan ilegal, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga koperasi, serta membuka peluang lahirnya koperasi tambang rakyat yang berorientasi pada legalitas, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Bungo. (is)
