NASIONALXPOS.CO.ID, BUNGO – Menyikapi kelangkaan dan lonjakan harga gas elpiji subsidi 3 kilogram di Kabupaten Bungo, DPRD Bungo memperkuat pengawasan distribusi dengan melibatkan camat hingga aparatur desa dan kelurahan.
Wakil Ketua II DPRD Bungo, Darwandi, memimpin langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat DPRD Bungo, Rabu (18/2/2026). Rapat ini dihadiri unsur pemerintah daerah, mulai dari Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kabag Ekonomi, Dinas Perindagkop, camat se-Kabupaten Bungo, lurah, rio, hingga perwakilan organisasi masyarakat dan LSM dari Provinsi Jambi.
Dalam forum tersebut, Darwandi menegaskan bahwa pengawasan distribusi elpiji subsidi harus dimulai dari tingkat paling bawah. Menurutnya, camat, rio, dan lurah merupakan garda terdepan karena memahami kondisi riil masyarakat di wilayah masing-masing.
“Yang memiliki wilayah adalah camat, rio, dan lurah. Kita harus bersinergi mengawasi pendistribusian gas elpiji 3 kilogram agar tepat sasaran, tidak terjadi penimbunan maupun permainan harga,” tegas Darwandi.
Ia menekankan bahwa elpiji 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, pengawasan harus diperketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Sebagai langkah cepat meredam gejolak di lapangan, DPRD Bungo mendorong pelaksanaan operasi pasar. Darwandi mencontohkan operasi pasar yang digelar di Sungai Mengkuang, yang dinilai efektif membantu masyarakat dan menjaga stabilitas distribusi.
“Operasi pasar ini sangat membantu masyarakat. Namun, ini bukan solusi jangka panjang, melainkan langkah awal penertiban agar agen dan pangkalan lebih disiplin serta patuh terhadap aturan,” jelasnya.
DPRD Bungo berharap melalui sinergi lintas sektor, distribusi elpiji subsidi 3 kilogram di Kabupaten Bungo dapat kembali stabil, tepat sasaran, serta terbebas dari praktik penimbunan dan spekulasi harga yang merugikan masyarakat kecil. (Is)
