NASIONALXPOS.CO.ID, SERANG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten M. Nawa Said Dimyati meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten membantu Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menangani dampak Bencana banjir yang terjadi akhir tahun 2020 ini.
Nawa Said mengatakan Pemerintah Kabupaten atau Kota akan kewalahan jika tidak dibantu oleh Pemerintah Provinsi Banten, pasalnya ribuan rumah dan beberapa jenis infrastuktur jalan dan jembatan mengalami kerusakan akibat bencana banjir. Apalagi ditahun 2020 ini Pemeritah Kabupaten Kota telah mengeluarkan anggaran besar dalam menangani bencana non alam atau Pandemi Covid-19.
“Sejak Maret 2020, Pemerintah Kabupaten Kota telah mengeluarkan anggaran yang lumayan besar untuk mengatasi Pandemi Covid-19 ditambah lagi sekarang banjir yang merusak rumah warga serta fasilitas lainnya seperti jalan dan jembatan,” katanya kepada awak media, Senin (14/12/2020).
Nawa Said juga mengatakan dalam situasi seperti ini Pemerintah Provinsi Banten perlu hadir ditengah-tengah kegelisahan masyarakat dalam memberikan solusi terbaik.
“Sekarang masyarakat sedang merasakan kesedihan, Pemerintah Kabupaten Kota tidak bisa sendirian dalam menanganinya, Pemprov harus segera hadir, karena pemerintah wajib hadir dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya,” ujar Nawa.
Dirinya juga meminta Pemerintah Provinsi tetap siaga dalam mengatasi bencana yang terjadi di Banten. “Tetap waspada bencana bisa terjadi kapan saja, jangan sampai pemerintah lambat mengatasinya,” tukasnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten Nana Suryana mengatakan saat ini ada 4 Kabupaten Kota yang terdampak banjir dan longsor di Banten yang diantaranya Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon.
“Lebih dari 5 ribu rumah yang rusak, paling banyak Lebak dan Pandeglang, ruas jalan ada beberapa, terutama desa kecamatan dan kabupaten serta ada yang longsoran yang munjul milik Provinsi,” katanya.
Nana juga mengaku, Pemerintah Provinsi Banten bisa membantu Pemerintah Kabupaten Kota dalam menangani dampak Bencana alam tersebut jika Pemkab atau Pemkot mengusulkan ke Pemprov.
“Tergantung nanti kan ada asesmen dari kabupaten kota, kalau bisa ditangani oleh dinsos Kabupaten Kota kalau enggak bisa diusulkan, Bisa melalui anggaran pemeliharaan yang rutin kalau besar pakai BTT, kalau nanti Kabupaten Kota buat SK tanggap darurat,” tukasnya. (Hilman)
