“Utamanya Kepala BPPKAD yang menjadi tumpuan pengelolaan keuangan daerah. Tahun 2026 harus mampu melahirkan inovasi untuk peningkatan PAD. Karena itu pelantikan kami laksanakan di Gedung Keuangan Daerah,” tegas Bupati.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di Dindukcapil.
“Kepala Dindukcapil harus siap 24 jam merespon aduan masyarakat. HP harus aktif, karena pelayanan administrasi kependudukan menyangkut kebutuhan dasar warga,” tambahnya.
Selain itu, Bupati berharap para Staf Ahli mampu mendukung kepala daerah dalam merumuskan kebijakan strategis demi terwujudnya visi Nyawiji mBangun Blora Akur Makmur Misuwur, Sesarengan mBangun Blora Maju dan Berkelanjutan.
Bupati juga mengungkapkan bahwa rotasi jabatan ini belum berakhir. Evaluasi dan penataan jabatan akan berlanjut hingga eselon III dan IV, termasuk pengisian jabatan eselon II yang masih kosong seperti DPUPR, Dinrumkimhub, Dindalduk KB, dan BPBD.
