Selain persoalan anggaran, PORTAS juga menyoroti lemahnya komitmen lingkungan Pemkot Tangerang dalam penyelenggaraan festival tersebut.
Dalam dokumen RUP yang sama, kolom Sistem Pengadaan Berkelanjutan (SPP) ditandai “Tidak”, yang berarti tidak ada rencana mitigasi dampak lingkungan terhadap kegiatan berskala besar di sekitar Sungai Cisadane.
“Ironis sekali, kota yang menyandang predikat Langit Biru justru menggelar acara tanpa memperhitungkan emisi genset, sampah, dan limbahnya. Tidak ada kejelasan mekanisme pengelolaan lingkungan pasca-acara,” kata Hilman.
PORTAS mempertanyakan esensi dari Festival Cisadane yang setiap tahun digembar-gemborkan sebagai ajang pelestarian budaya.
Menurut mereka, festival ini telah bergeser menjadi acara seremonial yang lebih menonjolkan pencitraan pejabat ketimbang manfaat langsung bagi masyarakat.
“Festival ini selalu disebut pesta rakyat, tapi dalam praktiknya yang berpesta justru para pejabat. Rakyat hanya menjadi penonton yang setiap tahun membayar biayanya lewat pajak,” ujarnya tajam.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Tangerang belum memberikan tanggapan resmi terkait sorotan publik terhadap alokasi anggaran Festival Cisadane 2025.
Redaksi nasionalxpos.co.id telah berupaya mengonfirmasi kepada pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, namun belum memperoleh respons hingga berita ini dipublikasikan. (Red)
