NASIONALXPOS.CO.ID, BUNGO – Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo menyampaikan pandangan umumnya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar Senin (21/4/2025).
Berbagai isu strategis mencuat, mulai dari rendahnya serapan anggaran, efektivitas program penanggulangan kemiskinan, hingga perbaikan layanan publik dan penertiban aset daerah.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam penanganan stunting dan pengendalian inflasi. Namun, fraksi ini mempertanyakan apakah angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4,66% pada tahun anggaran 2024 benar-benar memberi dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.
Fraksi Golkar menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah. Dari total anggaran sebesar Rp1,60 triliun, hanya 89,06% yang terealisasi. Golkar meminta Pemerintah Daerah menjelaskan kendala dan langkah strategis untuk mengoptimalkan serapan anggaran.
Selain itu, Fraksi Golkar menyoroti permasalahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT Bina Mitra Makmur (BMM) yang belum memiliki izin. Mereka mendesak dinas terkait segera menindaklanjuti hal tersebut. Isu penertiban hewan ternak yang masih bebas berkeliaran di beberapa wilayah juga turut menjadi perhatian karena dinilai membahayakan keselamatan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi kekayaan daerah yang bisa dioptimalkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PDI Perjuangan juga meminta intensifikasi sosialisasi terhadap wajib pajak serta pemutakhiran data. Fraksi ini menuntut evaluasi atas efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan serta mendorong kemitraan yang lebih disiplin dan berkomitmen antara pemerintah daerah dan mitra kerja.
Fraksi Persatuan Hati Nurani Sejahtera menyoroti buruknya pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pancuran Telago. Mereka mendesak agar PDAM segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Fraksi ini juga menekankan pentingnya pemerataan bantuan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tidak hanya fokus pada UMKM yang sudah berkembang, tetapi juga untuk yang baru memulai usaha. Selain itu, peningkatan Indeks Pendidikan juga menjadi sorotan utama fraksi ini.
Menutup rapat, Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Muhammad Adani, S.H., M.Kn., meminta Pemerintah Daerah agar segera memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tersebut pada rapat paripurna selanjutnya.
“Kami berharap jawaban yang disampaikan nanti dapat mencerminkan komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui fraksi,” ujarnya. (Is)
