NASIONALXPOS.CO.ID, JAMBI – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi XII DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (01/10/2025).
Rombongan Panja Migas yang hadir di antaranya Putri Zulkifli Hasan, Jamaludin Malik, Zulfikar, Cek Endra, Rohmat, Iyet Bustami, dan Ratna Juwita.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa sektor migas merupakan potensi unggulan Provinsi Jambi yang harus memberikan manfaat nyata bagi daerah. Ia berharap dukungan Komisi XII DPR RI dapat mempercepat realisasi Participating Interest (PI) 10%, sebagai sumber pendapatan baru bagi daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan terhadap PI 10%. Kami berharap ini segera terwujud demi memperkuat pembiayaan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Al Haris.
Lebih lanjut, Al Haris menilai percepatan PI 10% akan menjadi motor penggerak pembangunan daerah, khususnya di wilayah terpencil yang masih menghadapi kesenjangan akses dan ekonomi.
“Daerah 3T itu butuh modal besar. Kalau tidak ada tambahan dana seperti dari PI, sulit untuk melakukan pembangunan yang adil dan merata,” tambahnya.
Gubernur juga memaparkan bahwa hingga Agustus 2025, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diterima Jambi baru mencapai Rp111 miliar, termasuk landrent dan royalti Rp61 miliar. Saat ini terdapat enam wilayah kerja (WK) migas di Jambi, yaitu Lemang, Jabung, Tungkal, Jambi South B, South Betung, dan Kenanga.
Selain fokus pada sektor migas, Gubernur Al Haris juga memaparkan berbagai program strategis Pemprov Jambi untuk menekan kemiskinan ekstrem, antara lain:
- Program bedah rumah bagi 15.000 keluarga miskin ekstrem.
- Bantuan Rp5 juta untuk setiap ibu rumah tangga penerima manfaat.
- Beasiswa pendidikan bagi anak-anak dari jenjang SMA hingga perguruan tinggi (S1).
“Kami terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jambi melalui program nyata yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panja Migas Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menegaskan pihaknya mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Jambi untuk memperhatikan isu lingkungan dan penurunan emisi karbon.
“KKKS harus menjalankan kepedulian terhadap lingkungan. Selain efisiensi energi, perlu juga tanggung jawab sosial seperti beasiswa, perbaikan fasilitas umum, dan pemberdayaan UMKM,” ujar Putri Zulhas.
Pertemuan ini menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan pelaku industri migas untuk menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat Jambi.
“Dengan kolaborasi yang kuat, Jambi optimis mempercepat pembangunan dan menekan angka kemiskinan menuju kesejahteraan yang merata,” pungkas Gubernur Al Haris. (Is)
