Kejadian ini diapresiasi oleh Kang Taufiq, Ketua Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Banten sekaligus praktisi media sosial di Kecamatan Rajeg. Menurutnya, ini adalah contoh nyata praktik baik penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi publik.
“Fenomena ‘No Viral No Justice’ muncul karena komunikasi masyarakat dan pemerintah sering terhambat. Media warga seperti ini bisa menjembatani, meski tidak diatur dalam UU Pers,” katanya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa “homeless media” seperti akun warga di media sosial belum memiliki payung hukum yang kuat, dan di sisi lain rentan melanggar UU ITE jika tidak berhati-hati.
“Impact medsos bisa lebih besar dari media mainstream. Tapi literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan agar tetap bijak bermedia sosial. Pemerintah juga harus terbuka terhadap kritik dan laporan warga,” tambah Taufiq.
Kang Taufiq juga menyoroti motif di balik pembuatan konten media warga. Menurutnya, banyak akun yang awalnya mengkritik untuk mencari perhatian, namun akhirnya berubah arah menjadi media promosi berbayar.
“Ada akun yang mulai dari kritik tajam lalu beralih ke bisnis endorse setelah follower-nya banyak. Ini tantangan literasi digital kita. Jangan sampai niat baik untuk menyuarakan aspirasi berubah jadi ladang kepentingan pribadi,” ujarnya.
Sebagai penutup, Taufiq berharap masyarakat Rajeg semakin cerdas digital dan tahu ke mana harus menyampaikan laporan secara cepat dan tepat. (Red)
