NASIONALXPOS.CO.ID, BLORA – Harapan puluhan petani Sidojoyo dari Desa Kacangan, Kecamatan Todanan, untuk mendapatkan solusi konkret atas darurat hama tikus berujung kecewa. Audensi yang digelar di Kantor DPRD Blora pada Kamis (11/12/2025) justru memperlihatkan minimnya keseriusan legislatif dalam menampung aspirasi warga.
Dari total 11 anggota Komisi B DPRD Blora, yang hadir hanya satu orang, yakni Jayadi dari Fraksi Gerindra. Kondisi ini membuat dialog berjalan tidak maksimal dan dipandang sebagai bentuk abai terhadap masalah mendesak yang dialami petani.
“Kami datang jauh-jauh memperjuangkan nasib petani, tapi hanya satu anggota dewan yang hadir. Aspirasi kami seolah tidak dianggap penting,” tegas Sofa, perwakilan Kelompok Tani Sidojoyo.
Dalam audensi, para petani menegaskan bahwa serangan hama tikus sudah berada pada level darurat. Tanaman rusak setiap hari, dan potensi gagal panen semakin besar jika pemerintah tidak segera turun tangan.
“Kondisinya sudah sangat meresahkan. Tikus menyerang lahan tanpa henti. Kami butuh tindakan nyata, bukan hanya janji,” ujar Sofa.
Petani mendesak program penanganan terpadu, mulai dari gropyokan massal, pemasangan umpan beracun secara terukur, hingga dukungan alat dan bahan pengendali hama.
Namun ketiadaan anggota dewan dalam jumlah memadai membuat penyampaian program dan rencana tindak lanjut tidak berjalan optimal.
Selain hama tikus, petani juga mengeluhkan munculnya kembali penyakit mulut dan kuku (PMK) di wilayah Kacangan. Hal ini menambah tekanan bagi mereka yang juga memiliki ternak.
“Kami ingin tahu apakah ada skema bantuan atau ganti rugi jika panen gagal atau ternak terdampak PMK,” tanya Jamal, salah satu petani.
Di sisi lain, harga benih padi yang terus melonjak juga menjadi beban tambahan. Modal usaha tani meningkat, sementara ancaman gagal panen semakin nyata.
Meski audensi berlangsung tidak ideal, para petani tetap berharap adanya langkah nyata dari Pemerintah Kabupaten Blora. Mereka meminta respons cepat, terukur, dan benar-benar menyentuh kebutuhan di lapangan.
“Kami butuh tindakan konkret. Hama tikus merajalela, harga benih naik, PMK muncul lagi. Petani makin terdesak. Pemerintah harus hadir dengan solusi, bukan hanya rapat,” tegas Sofa.
Hingga berita ini diterbitkan, Komisi B DPRD Blora belum memberikan keterangan resmi terkait minimnya kehadiran anggotanya dalam audensi tersebut. (Riyan)
