NASIONALXPOS.CO.ID, LEBAK – Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) melalui tim investigasi menelusuri fakta informasi terkait adanya informasi korban longsor yang bertahan hingga 15 bulan di tempat pengungsian.
Bencana longsor yang terjadi pada Januari 2020 lalu menyisakan derita berkepanjangan dengan tidak adanya perhatian dan kepastian dari pemerintah baik pusat maupun Daerah.
Lokasi hunian sementara (Huntara) yang berlokasi di Kampung Cigobang Desa Banjarsari Kecamatan Lebak, Kabupaten Lebak Banten berdiri di atas lahan milik perusahaan yang berada di Area tersebut mampu menampung 300 kepala keluarga.
Longsor yang terjadi pada 2020 lalu yang disebabkan itensitas curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan ambruknya ratusan Rumah warga dari 4 Kecamatan yang berada di Kabupaten Lebak.
Yakni, Kecamatan Lebak Gedong, Kecamatan Cipanas Kecamatan Sajra dan Kecamatan Kalang Anyer.
Namun dampak dari peristiwa tersebut kerusakannya sangat parah dirasakan oleh warga Kampung Cigobang.
Salah satu warga Kampung Cigobang yang juga tempat tinggalnya lenyap dalam peristiwa tersebut. Amsor menuturkan, musibah bencana yang memporak porandakan Desanya beberapa waktu lalu masih menyisakan trauma yang mendalam.
Terlebih lagi dirinya bersama ratusan kepala keluarga lainnya harus tinggal dihunian sementara yang di fasilitasi oleh pemerintah Daerah .
Amsor menambahkan, Ia bersama ratusan kepala keluarga lainnya menempati hunian sementara ( Huntara) sudah 15 Bulan.
Menurutnya dalam kurun waktu 15 Bulan menetap di hunian sementara dengan tidak adanya kejelasan pemerintah baik daerah maupun pusat, dalam menangani pasca longsor tersebut jelas mempengaruhi sikologis terhadap warga,”terangnya.
“ kepada pemerintah pusat dan Daera kami tidak berharap banyak kami Cuma minta tolong perhatikan kami, perhatikan nasib kami dan warga lainnya. Mau sampai kapan kami harus menetap di hunian sementara. Kami siap direlokasi ketempat yang lebih aman, tentunya sesuai dengan harapan kami.
“ Kami sudah lelah pak, mau sampai kapan nasib kami terlunta lunta seperti ini, kami butuh hunian tetap kami perlu kehidupan yang layak,” keluhnya.
Menanggapi laporan hasil temuan yang dilakukan timnya dengan terjun ke Lapangan, ketua lembaga pengawasan reformasi Indonesia (LPRI) DPD Banten . Usman Hadi saat ditemui di Kantornya mengatakan, menurutnya, sangat miris, warga yang menjadi korban longsor yang tinggal di hunian sementara (Huntara)dengan waktu yang sangat lama dianggap tidak wajar.
Pasalnya, jika pemerintah pusat dan Daerah lebih intens dalam menangani kasus ini tentunya hal ini tidak perlu terjadi.
Pihaknya akan mencari tahu akar permasalahan yang dinilai tidak berujung secara kelembagaan.
“Saya akan telusuri kasus ini, karena sudah menyangkut hak asasi manusia. Saya akan surati pihak terkait dalam menuntaskan penderitaan masyarakat. Saya meyakini pada kasus ini ada miss antara pemerintah pusat dengan Daerah yang menyebabkan terlantarnya warga korban bencana longsor,” tandasnya.
(HARAHAP/Red)
