Scroll Untuk Baca Berita
DaerahPemerintahan

Nawir: Nama Penerima BPUM Tahun 2020 di SBB Belum Transparan

1211
×

Nawir: Nama Penerima BPUM Tahun 2020 di SBB Belum Transparan

Sebarkan artikel ini

NASIONALXPOS.CO.ID, SERAM BAGIAN BARAT – Pemerintah memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat selama pandemi Covid-19. Salah satunya yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop).

Tonton juga Video : Calon Penerima BLT di Desa Tegal Kunir Lor

BLT atau Banpres Produktif ini ibarat angin segar bagi para pelaku usaha kecil untuk pemulihan ekonomi akibat terdampak pandemi Covid-19, akan tetapi berbeda halnya dengan yang terjadi pada masyarakat Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat. Masyarakat Desa Lokki menganggap bantuan tersebut tidak jelas keberadaannya, pasalnya mereka telah mengumpulkan berkas-berkas yang diminta, namun hingga kini tak ada penjelasan terkait berkas yang dikumpulkan.

“Dong (mereka) su datang lai minta KTP, KK, sedangkan yang tahun 2020 saja dong bilang su hilang di Piru”, ujar Ima (54), salah satu warga Dusun Ketapang yang berprofesi sebagai pedagang.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Nawir Manuputty mengatakan, terkait data penerima bantuan usaha mikro sebesar Rp.2.400.000 itu, pada tahun 2020 sudah diusulkan.

BACA JUGA :  Berikan Rasa Nyaman Bagi Pengguna Jalan, Babinsa Bersama Warga Gotong-Royong Perbaiki Jalan Rusak

Jadi di tahun 2020 itu, yang kita usulkan sebanyak 9.000 dan yang terealisasi cuma 1.000 lebih saja dan untuk tahun 2020, kita angap sudah selesai. Sekarang kita usulkan yang tahun 2021 masih mengunakan data tahun 2020”, ungkap Nawir kepada Nasionalxpos.co id, pada Selasa (8/6/2021).

BACA JUGA :  Gelar Musrenbang Penyusunan Anggaran RKPDes Tahun 2023 Pemdes Bakauheni Proritaskan Pembangunan

Nawir mengakui, data nama penerima Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahun 2020 dari Kementerian Koperasi telah dikirim ke Dinas Koperasi Seram Bagian Barat, akan tetapi hingga sampai saat ini transparansi tentang data tahun 2020 terkait data jumlah dan nama-nama penerima BPUM, belum juga terjawabkan dengan data yang berasal dari Kementerian Koperasi. (Fauzan)