NASIONALXPOS.CO.ID, KOTA TANGERANG – Kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum guru kembali mencoreng dunia pendidikan di Kota Tangerang. Setelah kasus di SMPN 23 mencuat, kini laporan serupa muncul di SMPN 19, menimbulkan kekhawatiran publik akan lemahnya pengawasan sekolah.
Pemerhati sosial, Puji Rahman Hakim, menilai kejadian beruntun ini sebagai tanda bahwa sistem kontrol dan supervisi pendidikan tidak berjalan maksimal. Ia menegaskan, dua kasus dalam waktu berdekatan merupakan alarm keras yang tidak boleh hanya ditanggapi dengan pernyataan tanpa tindakan.
“Ini harus disikapi dengan langkah langsung. Pengawasan jelas tidak berjalan ketat,” kata Puji, Kamis (4/12/2025).
Puji mendesak Dinas Pendidikan Kota Tangerang melakukan evaluasi total, mulai dari sistem pengawasan, penegasan aturan kerja pengawas sekolah, hingga manajemen internal di tiap satuan pendidikan.
“Semua celah harus diperiksa ulang. Apa yang kurang, siapa yang lalai, semuanya harus jelas,” tegasnya.
Bahkan, jika dibutuhkan, ia mendorong adanya kebijakan struktural berupa mutasi kepala sekolah maupun pejabat bidang terkait sebagai bagian dari tanggung jawab manajerial.
Ia juga menyoroti kinerja sebagian pengawas sekolah yang dinilai hanya menjalankan tugas sebatas formalitas.
“Datang sebentar, duduk, ngopi lalu pulang, itu bukan pengawasan. Sekolah butuh pengawas yang aktif, bukan sekadar hadir untuk uang transport,” ujarnya kritis.
Puji menilai situasi ini memerlukan kepemimpinan yang lebih kuat. Karena itu ia mendesak Wali Kota Tangerang turun langsung mengendalikan penanganan kasus, mengingat Plt Kadisdik dinilai belum maksimal merespons perkembangan.
Selain penindakan, Puji menekankan pentingnya pencegahan dan edukasi. Orang tua harus dilibatkan dalam program preventif, seperti penyuluhan, forum komunikasi, dan koordinasi pengawasan bersama.
“Keamanan anak adalah tanggung jawab semua pihak, bukan hanya sekolah,” tegasnya.
Puji juga meminta pengawasan melekat diperkuat, respons cepat terhadap laporan, serta pendampingan psikologis bagi korban apabila dibutuhkan.
“Prosedur penanganan harus jelas dan respons dilakukan seketika laporan diterima,” tandasnya.
Ia menutup pandangan dengan menegaskan bahwa keselamatan siswa adalah prioritas yang tidak boleh dinegosiasikan.
“Turunnya Wali Kota adalah langkah strategis untuk memulihkan rasa aman di sekolah dan kepercayaan masyarakat,” tutupnya. (Red)
