NASIONALXPOS.CO.ID, BLORA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi (rakor) penanganan kebakaran sumur minyak ilegal yang terjadi di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kamis (21/8/2025).
Rakor dipimpin langsung Bupati Blora DR. H. Arief Rohman, S.I.P., M.Si., dan dihadiri jajaran Forkopimda, perwakilan Pertamina, Ditjen Migas, SKK Migas, Dinas ESDM Jawa Tengah, BPBD, pimpinan lembaga pendidikan migas Cepu, hingga awak media.
Bupati Arief Rohman menegaskan bahwa penanganan kebakaran sumur minyak rakyat di Blora harus dilakukan secara terpadu, berkesinambungan, dan menyeluruh.
“Pemkab sangat prihatin, terlebih insiden ini sudah memakan korban jiwa. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Posko pengungsian, dapur umum, dan bantuan darurat sudah disiapkan. Sementara langkah teknis pemadaman terus dikerjakan bersama Pertamina, BPBD, Damkar, dan stakeholder terkait,” ujarnya.
Selain itu, Bupati meminta aparat penegak hukum bersama Kementerian ESDM menindak tegas sumur minyak ilegal agar peristiwa serupa tidak terulang.
Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, memastikan situasi di lokasi kondusif. Meski sebagian warga sudah kembali ke rumah, aparat TNI-Polri tetap melakukan penjagaan untuk mencegah potensi kriminalitas.
“Ini momentum untuk menertibkan sumur-sumur minyak ilegal di Blora. Forkopimda sepakat membuat maklumat bersama sebagai bukti keseriusan penanganan,” tegasnya.
Kasdim Mayor Inf. Bani menambahkan, TNI siap bersinergi dalam pengamanan dan sosialisasi ke masyarakat.
Plt. Kepala Pelaksana BPBD Blora, Dra. Mulyowati, M.M., menyebut kebakaran yang terjadi sejak Minggu (17/8/2025) telah menyebabkan 300 KK atau 750 jiwa mengungsi.
“BPBD sudah mendirikan tenda pengungsian, dapur umum, posko darurat, hingga pengamanan hewan ternak. Api memang sudah mengecil, tapi upaya pemadaman masih terus berlangsung,” jelasnya.
Sekolah dasar di sekitar lokasi kebakaran sementara diliburkan untuk mengantisipasi dampak kebakaran yang belum sepenuhnya padam.
Perwakilan Kejaksaan, Jadmiko, serta Ketua PN Blora, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., menegaskan pentingnya penegakan hukum secara adil.
“Bukan hanya masyarakat kecil, tapi juga pemodal yang harus bertanggung jawab. Jika masuk ranah pengadilan, penanganannya akan transparan,” tegas Ketua PN Blora.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Blora, Jayadi, meminta agar pemerintah juga menyiapkan tenaga psikolog untuk memulihkan trauma warga.
Dari hasil rakor, Pemkab Blora bersama Forkopimda sepakat bahwa penanganan kebakaran sumur minyak di Gandu Bogorejo tidak hanya sebatas pemadaman, tetapi juga mencakup:
- Penertiban sumur minyak ilegal melalui langkah hukum tegas
- Edukasi masyarakat terkait bahaya pengeboran ilegal
- Evaluasi menyeluruh sektor perminyakan rakyat di Blora
Koordinator Keselamatan Hulu Migas Kementerian ESDM, Bambang Eka Satria, menegaskan api sudah mengecil, namun risiko tetap tinggi.
“Tim teknis masih fokus pada pendinginan dan penutupan sumur dengan standar teknis yang aman. Dibutuhkan suplai air dan akses jalan bagi alat berat,” jelasnya. (Riyan)
