DaerahPendidikan

Pemkot Baubau Bahas Perwali SPM PAUD

1438
×

Pemkot Baubau Bahas Perwali SPM PAUD

Sebarkan artikel ini

NASIONALXPOS.CO.ID, BAUBAU, SULTRA – Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau mulai membahas Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 tahun pra Sekolah Dasar.

Focus Group Discussion (FGD) itu dibuka langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Baubau Dr Roni Muhtar, M.Pd di aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Baubau, Selasa 7 September 2021.

Dr Roni Muhtar, M.Pd mengatakan rumusan Perwali yang dibahas ini wajib mengena segala aspek dan menonjolkan apa yang dibutuhkan setiap peserta didik. Hal itu agar peserta didik memperoleh rumusan yang baik terkait mutu pelayanan dan pendidikan, karena itu merupakan tanggungjawab pemerintah.

“Saya lihat rumusannya hari ini sudah bagus, aspek-aspeknya telah sesuai. Namun yang perlu ditegaskan, Pemerintah Kota dalam hal ini Disdikbud dalam memfasilitasi penyelenggaraan PAUD harus berupaya membuat strategi pembinaan dalam berkreasi dan berinovasi untuk menghasilkan layanannya terkait mutu yang baik,” ungkapnya.

Ditambahkan, dalam pembahasan rancangan Perwali nanti, ruang lingkup mesti meliputi penerima pelayanan dasar tentang siapa yang akan ikut serta didalam kegiatan PAUD tersebut. “Kalau peserta didik sudah masuk, minimal dia harus mendapat layanan yang baik. Begitu pula penyelenggara PAUD harus ada pelayanan dasar, kemudian evaluasi dan penganggaran, itulah yang penting dibahas dalam FGD ini,” katanya.

BACA JUGA :  Pemkot Baubau Akan Jadikan Surawolio Sebagai Kawasan Tempat Penanaman Jagung

Dr Roni Muhtar menggantungkan harapan kepada semua peserta FGD melaksanakan perannya dengan baik dalam memberikan kontribusi pemikiran. Sehingga, diharapkan menghasilkan Perwali yang betul-betul ideal

BACA JUGA :  Sumbang Gagasan Kreatif, FORPAK Hadiahi Buku untuk DPD RI dan KPK RI

Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Baubau Abdul Karim, S.Pd, M.Si menjelaskan, kontribusi pemikiran yang diberikan sebagai tupoksi Dikbud dalam merencanakan, evaluasi dan melaksanakan kebijakan pemerintah kota di bidang pendidikan agar lebih profesional. Oleh sebab itu dengan hadirnya lintas SKPD, TNI Polri merupakan bukti bahwa pendidikan bukan hanya menjadi tugas pokok Dikbud.

BACA JUGA :  Bupati dan Forkopimda Bungo Zoom Meeting dengan Gubernur Jambi

Lebih lanjut dijelaskan, sebagaimana diketahui dalam kondisi pandemi Covid-19, persoalan pendidikan secara umum khususnya di baubau semakin kompleks permasalahannya. Untuk itu, kondisi seperti ini dibutuhkan peran dari semua untuk bersama-sama menyelesaikan semua permasalahan, juga utamanya peran serta orang tua siswa. “Olehnya pembahasan hari ini juga harus mempertimbangkan hal-hal semacam tadi bahwa nanti persoalan pendidikan itu bisa lebih baik lagi dari kondisi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Sekda Dr Roni Muhtar tadi juga bisa menjadi bekal kita dalam membahas usulan ini mempertimbangkan itu semua,” tutupnya.(NDS)