Daerah

Percepat Pembangunan Infrastruktur, Wabub Pimpin Rakor Pinjaman Daerah

648
×

Percepat Pembangunan Infrastruktur, Wabub Pimpin Rakor Pinjaman Daerah

Sebarkan artikel ini

NASIONALXPOS.CO.ID, BLORA – Tingginya kebutuhan anggaran penanganan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Blora, direspon Bupati Arief Rohman dan Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, dengan menggelar Rapat Koordinasi Pinjaman Daerah untuk modal pembangunan infrastruktur, Selasa (23/3/2021).

“Ya rencananya hari ini kita laksanakan rapat awal untuk membahas rencana pinjaman daerah untuk modal percepatan pembangunan jalan dan jembatan, sesuai apa yang telah saya sampaikan pada saat pidato perdana pasca pelantikan 26 Februari lalu,” ucap Bupati Airef Rohman, Selasa pagi.

Menurut Bupati, rapat nantinya akan dipimpin oleh Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati didampingi Ketua DPRD, Sekda, serta beberapa OPD terkait. Karena pihaknya akan ada giat lain bersama Kapolres dan Dandim di Kecamatan Jati.

BACA JUGA :  Ribuan Masyarakat Kota Baubau Laksanakan Sholat Idul Adha Di Masjid Quba Emas Nurul Tarbiyah

“Hari ini yang paparan adalah Bank Jateng sebagai salah satu calon pemberi pinjaman modal,” tambah Bupati.

Sementara itu Selasa siang, Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan rapat dengan Ketua DPRD, komisi DPRD yang membidangi, Sekda, Kepala BPPKAD, Bappeda, DPUPR, dan beberapa OPD terkait untuk mendengarkan paparan dari Bank Jateng.

“Tadi sudah kita dengarkan paparan dari Bank Jateng yang disampaikan oleh Pak Pramono sebagai Kepala Divisi Korporasi. Paparan yang disampaikan akan kita pelajari bersama dan kita sampaikan ke Pak Bupati. Pada dasarnya langkah ini telah mendapatkan dukungan dari Ketua DPRD dan teman-teman dewan, sehingga nanti tahapannya seperti apa akan kita tempuh satu-satu agar pembangunan jalan di Kabupaten Blora bisa segera kita lakukan,” ucap Wakil Bupati.

BACA JUGA :  HUT Satpam ke-40, ini Harapan Dirbinmas Polda Sulut

Sementara itu, Sekda Komang Gede Irawadi, mengatakan bahwa sebelum mengambil pinjaman ini, pihaknya meminta Bappeda dan BPPKAD untuk mengkaji regulasi aturan hukumnya, mengkaji tahapan dan penggunaan anggarannya.

“Kita juga perlu mengurus perizinan ke Kementerian Dalam Negeri terlebih dahulu, karena pinjaman yang akan diambil nanti masuk kategori pinjaman jangka menengah,” ujar Sekda.

BACA JUGA :  Liga Santri PSSI Kodam XIII/Mdk Piala Kasad Resmi Bergulir

Disisi lain Kepala DPUPR Kabupaten Blora, Samgautama Karnajaya, menyampaikan bahwa kondisi kerusakan jalan mencapai 70 persen dan membutuhkan total anggaran sekitar 3 triliun.

“Opsi pinjaman ini kami dukung, namun tahapannya harus dilakukan dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Tentang berapa dana yang akan dipinjam Pemkab, nanti akan dibahas lebih lanjut. Semoga tahun 2022 sudah bisa dilakukan untuk peningkatan pembangunan jalan dan jembatan,” beber Samgautama. (Hans)