NASIONALXPOS.CO.ID, PANGKALPINANG – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke Kota Pangkalpinang untuk mengevaluasi kinerja pengawasan ketenagakerjaan pada masa persidangan II tahun 2025–2026. Rapat yang digelar di Balai Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (24/11/2025), dihadiri langsung Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin bersama Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna serta jajaran Pemkot terkait.
Dalam pemaparannya, Wali Kota Prof. Saparudin yang akrab disapa Prof Udin menyebutkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Pangkalpinang mengalami peningkatan, namun kesenjangan gender masih menjadi tantangan utama. Partisipasi kerja perempuan tercatat 52,73 persen, jauh di bawah laki-laki yang mencapai 81,02 persen.
“Kami berkomitmen membuka ruang kerja yang lebih ramah dan inklusif bagi perempuan, sekaligus menyiapkan SDM yang kompeten agar mampu bersaing di era ekonomi modern,” ungkapnya.
Dari sisi penyerapan tenaga kerja, Employment to Population Ratio (EPR) sebesar 62,98 persen menunjukkan sektor perdagangan, rumah makan, dan hotel sebagai penyerap terbesar dengan 36,70 persen, disusul sektor jasa kemasyarakatan 27,34 persen. Meski demikian, tingkat pengangguran terbuka tercatat naik menjadi 5,98 persen, dipengaruhi perlambatan ekonomi sektor timah.
Prof Udin memaparkan sejumlah strategi penguatan SDM dan tenaga kerja, mulai dari pelatihan berbasis kompetensi di bidang hospitality, digital marketing, manufaktur ringan, hingga jasa keuangan. Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, Balai Latihan Kerja (BLK), serta sektor swasta.
“Upskilling dan reskilling bagi tenaga kerja muda, termasuk pembentukan Youth Career Center, menjadi langkah strategis untuk mencetak generasi pekerja yang siap pakai,” kata Prof Udin.
Di sektor ekonomi lokal, Pemkot Pangkalpinang mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan industri pengolahan skala kecil-menengah serta investasi pariwisata berbasis budaya dan kuliner. Penguatan UMKM juga menjadi prioritas melalui Business Development Center yang menyediakan pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, digitalisasi usaha, hingga insentif bagi pelaku ekonomi informal agar naik kelas ke sektor formal.
Isu pemberdayaan perempuan turut menjadi perhatian serius. Pemkot akan membentuk Women Employment Center yang memberikan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan lebih banyak perempuan, lengkap dengan fasilitas penitipan anak terpadu.
“Tujuannya agar perempuan dan pekerja rentan memiliki akses lebih luas ke pasar kerja formal,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, menekankan pentingnya pengawasan ketenagakerjaan yang profesional dan berkualitas sebagai upaya perlindungan hak pekerja serta peningkatan standar keselamatan dan kesehatan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Toto)
