NASIONALXPOS.CO.ID, PANGKALPINANG – Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Bangka Belitung, Sila H. Pulungan, SH, MH, disambut hangat oleh Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin (Prof Udin), di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (9/12/2025). Kunjungan ini berlangsung dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia 2025.
Prof Udin menyampaikan bahwa momen ini menjadi bagian penting dalam memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di daerah. “Hari ini kita dikunjungi Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Kegiatan ini dipusatkan di Pangkalpinang sebagai bentuk dukungan bersama terhadap gerakan antikorupsi,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Kajati Babel menekankan pentingnya membangun ekosistem pemerintahan yang berintegritas. Hal ini disambut baik oleh Wali Kota Pangkalpinang yang menilai integritas merupakan pondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik.
“Tadi telah disampaikan bahwa ke depan kita harus membentuk sebuah ekosistem pemerintahan yang berintegritas. Ini perlu dimulai dari diri kita masing-masing, dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, hingga seluruh jajaran OPD. Semua harus memiliki mindset antikorupsi,” tegas Prof Udin.
Sebagai simbol kampanye antikorupsi, Kajati Babel turut membagikan kaus, stiker hingga bunga sebagai ajakan moral bahwa antikorupsi harus menjadi gerakan bersama. Prof Udin menambahkan bahwa setiap kesempatan ia selalu menekankan agar OPD bekerja dengan integritas, jujur, transparan, dan terbuka dalam menjalankan program.
Hakordia yang diperingati setiap 9 Desember menjadi pengingat global pentingnya menolak dan melawan praktik korupsi. Momentum ini sekaligus menjadi refleksi agar tata kelola pemerintahan semakin bersih dan akuntabel.
Di tempat yang sama, Aspidsus Kejati Babel, Adi Purnama SH, MH, menegaskan bahwa peringatan ini adalah bentuk komitmen Kejaksaan dalam menjaga integritas hukum. “Kita mengingatkan seluruh lapisan masyarakat agar terus menjaga kejujuran dan integritas sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Ini demi kemajuan negara dan untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Ia juga memberikan pesan penting bagi pengelola APBD maupun APBN agar menjalankan anggaran secara transparan, efektif, dan akuntabel sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat. (Toto)
