Di balik semua ini, duduk masalahnya jelas: sistem yang disiapkan tanpa kesiapan. Petunjuk teknis dan pelaksanaan baru keluar hanya beberapa hari sebelum pendaftaran dibuka. Sekolah tidak sempat memahami. Tak ada sosialisasi. Panitia bekerja dalam ketidakpastian. Akibatnya, ribuan anak menjadi korban tafsir yang sembrono.
Mohamad Harsono Tunggal Putra, pengamat pendidikan, menyebut kekacauan ini sebagai bencana sistemik. Menurutnya, hal tersebut adalah kegagalan negara dalam menjalankan tanggung jawab paling dasar: memastikan keadilan dalam pendidikan.
“Juknis keluar mendadak, panitia panik, sekolah limbung, dan rakyat disuruh terima hasil yang tak bisa dijelaskan, itu bukan kecelakaan. Itu pembiaran,” tegas Harsono.
Ia juga menolak keras narasi bahwa siswa yang ditolak bisa diarahkan ke sekolah swasta. “Mereka bukan korban yang bisa dilempar ke mana saja. Kalau negara menyuruh rakyat membayar lantatan sistem yang gagal, maka program sekolah gratis tidak lebih dari kebohongan publik,” ucapnya.
Harsono kini menyerukan satu langkah: batalkan hasil seleksi yang cacat. Jika tidak, ia memperingatkan, rakyat akan mengambil alih panggung.
“Kalau Dinas Pendidikan tak punya keberanian mengakui kesalahan dan mencabut hasil seleksi ini, maka saya nyatakan: anulir, atau people power akan bergerak. Ini bukan ancaman. Ini peringatan. Dan rakyat sedang mendengarnya.” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten.(cenks)
