Penelusuran di lapangan menguatkan keluhan Sarah, beberapa sekolah swasta di Ciledug, Karang Tengah, dan Larangan diketahui minim fasilitas, kekurangan guru, dan dibilangan Karawaci terdapat sekolah megah namun dalam proses sengketa. Namun sekolah-sekolah ini tetap dilibatkan dalam program SPMB Bersama.
Ketua Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, mengakui bahwa perluasan akses pendidikan penting. Namun, menurutnya, peningkatan kualitas justru lebih mendesak.
“Daripada hanya fokus pada peningkatan daya tampung dan akses,” katanya, “yang juga harus ditekankan adalah bagaimana peningkatan mutu pendidikan kita di Provinsi Banten.”
Menurut politisi PDIP ini, lulusan SMA dan SMK harus punya daya saing agar terserap di dunia kerja dan perguruan tinggi. Ia menegaskan pentingnya keterhubungan antara sekolah dan kebutuhan industri.
“Link and match itu harus terus diaktualisasikan dalam sistem pendidikan kita,” pungkasnya.
Namun bagi Sarah, semua itu tinggal jargon. Ia tidak melihat satu pun bentuk perlindungan negara atas hak anak-anak miskin untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Ia tak ingin pencitraan menggantikan keadilan.
“Pemimpin yang katanya pernah miskin,” katanya, “sekarang malah lupa caranya berpihak. Omongannya tinggal legenda, yang tertinggal hanya luka.” Tutup Sarah. (cenks)
