NASIONALXPOS.CO.ID, TEBO – Wakil Bupati Tebo menghadiri kegiatan Exit Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi yang digelar pada Rabu (11/03/2026). Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Tebo dan menjadi bagian penting dari tahapan akhir pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
Exit Meeting merupakan tahapan penutup dari rangkaian audit yang dilakukan oleh tim pemeriksa BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Sebelumnya, tim BPK telah melaksanakan sejumlah proses pemeriksaan, mulai dari evaluasi dokumen, penelaahan laporan keuangan hingga pengecekan sistem pengelolaan anggaran di sejumlah perangkat daerah.
Dalam pertemuan tersebut, tim BPK menyampaikan hasil sementara pemeriksaan sekaligus sejumlah catatan dan rekomendasi yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tebo. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah agar semakin transparan dan akuntabel.
Wakil Bupati Tebo menyampaikan apresiasi kepada tim BPK yang telah menjalankan tugas pemeriksaan secara profesional, objektif, dan independen.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja tim BPK selama proses pemeriksaan. Seluruh masukan dan rekomendasi tentu akan kami jadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, pihak BPK Perwakilan Provinsi Jambi menekankan pentingnya tindak lanjut atas setiap temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan. Langkah tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan bebas dari potensi penyimpangan.
Melalui kegiatan Exit Meeting ini, diharapkan sinergi antara BPK dan Pemerintah Kabupaten Tebo semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. (is)
