NASIONALXPOS.CO.ID, JAMBI – Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, menegaskan pentingnya sinergitas lintas sektoral dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Ketahanan Pangan di Aula Gedung Siginjai Polda Jambi, Selasa (17/06/2025), yang secara khusus membahas upaya peningkatan produksi jagung di Provinsi Jambi.
Rakor ini dihadiri Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar, S.I.K., M.H., jajaran pejabat daerah, para bupati/wali kota, serta instansi vertikal dan stakeholder terkait.
Dalam sambutannya, Wagub Sani menekankan bahwa pembangunan ketahanan pangan adalah bagian dari visi nasional menuju Indonesia Emas 2045, khususnya dalam mewujudkan kemandirian pangan, energi, dan air. Ia menjelaskan bahwa komoditas jagung menjadi fokus utama Provinsi Jambi dalam program swasembada pangan.
“Ketahanan pangan tidak bisa dibangun sendiri. Diperlukan kerja kolaboratif lintas sektor, terutama antara Pemprov, kabupaten/kota, dan mitra pusat. Peningkatan produktivitas pertanian harus dilakukan secara holistik dan berkelanjutan,” tegas Sani.
Wagub Sani menyebut, program swasembada jagung di Jambi menunjukkan progres signifikan. Pada 2024, luas panen jagung mencapai 1.514 hektar, naik 93,74% dari tahun sebelumnya. Produksi pun meningkat menjadi 10.531 ton jagung pipilan kering (JPK) dengan kadar air 14%, atau naik 122,89% dari produksi tahun 2023.
Bahkan hingga Juni 2025, luas panen diperkirakan mencapai 1.595 hektar dengan total produksi sekitar 9.913 ton JPK KA 14%.
“Untuk tahun ini, kami menargetkan luas tanam jagung mencapai 133.785 hektar. Ini merupakan langkah konkret menuju swasembada dan mengurangi ketergantungan pada impor,” ungkapnya.
Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar menyatakan bahwa Jambi memiliki potensi sumber daya alam dan pertanian yang besar, namun membutuhkan strategi pertahanan pangan yang kokoh.
“Saya berdiskusi dengan Kapolda Kalbar tentang kunci sukses panen raya mereka, dan ternyata faktor utama adalah dukungan total dari pemerintah daerah – mulai dari gubernur, bupati, hingga pihak swasta,” ujar Kapolda Krisno.
Ia menegaskan bahwa koordinasi dan kesamaan visi antar lembaga sangat penting untuk menjaga ketersediaan, akses, dan stabilitas harga pangan, sekaligus mencegah potensi kerawanan pangan akibat alih fungsi lahan dan penurunan produktivitas.
Kapolda juga menekankan perlunya peran aktif dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Kehutanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Bulog, termasuk kepolisian, untuk memastikan program berjalan efektif di lapangan.
Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyatukan komitmen dan strategi menuju Provinsi Jambi sebagai Lumbung Pangan Nasional. Dukungan dari pemerintah pusat, kata Wagub Sani, sangat diperlukan agar Provinsi Jambi dapat menjadi salah satu wilayah prioritas dalam peta ketahanan pangan nasional.
“Melalui pendekatan kolaboratif dan kerja nyata lintas sektor, kita bisa mengidentifikasi dan mengatasi kendala di lapangan secara cepat dan tepat. Ini bukan hanya soal produksi jagung, tetapi soal kedaulatan pangan dan masa depan generasi bangsa,” pungkas Wagub. (IS)
