NASIONALXPOS.CO.ID | PANGKALPINANG – Ratusan guru SMA, SMK, dan SLB se-Kota Pangkalpinang menyampaikan berbagai keluhan serius terkait dunia pendidikan saat mengikuti kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (17/1/2026), di Gedung Cendana.
Reses tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edy Iskandar,, didampingi sejumlah anggota DPRD Babel lainnya, yakni Rustam Mataris, Dody Kusdian, Monica Haprinda, Ucok Oktahaber, dan Sadiri.
Dalam forum tersebut, para guru menyuarakan aspirasi terkait infrastruktur sekolah, kesejahteraan pendidik, kualitas pengajaran, hingga maraknya persoalan perundungan dan kriminalisasi terhadap guru di lingkungan sekolah.
“Hari ini kita melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi dan keluhan para guru, apa saja kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan kegiatan pendidikan di sekolah masing-masing,” ujar Edy Iskandar.
Ia mengungkapkan, salah satu kekhawatiran utama para guru adalah minimnya perlindungan terhadap profesi pendidik, khususnya terkait tuduhan kekerasan terhadap siswa yang kerap berujung pelaporan hukum.
“Guru meminta adanya perlindungan yang komprehensif. Bukan hanya perlindungan dari kekerasan fisik, tapi juga perlindungan intelektual, termasuk hak untuk melanjutkan pendidikan dan pengembangan kompetensi sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen,” tegasnya.
Menurut Edy, banyak laporan yang masuk dari berbagai pihak, termasuk orang tua murid, yang menuduh guru melakukan kekerasan. Kondisi ini dinilai rawan menimbulkan kriminalisasi terhadap tenaga pendidik jika tidak diatur dengan kebijakan yang adil dan proporsional.
“Kita harus membahas dua hal sekaligus, bagaimana mencegah kekerasan terhadap anak dan di sisi lain bagaimana mencegah kriminalisasi terhadap guru,” katanya.
Selain isu perlindungan guru, kebutuhan pembangunan sekolah baru juga kembali mengemuka. Edy menyebut wilayah Gerunggang dan sekitarnya membutuhkan tambahan sekolah seiring pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.
“Ini usulan lama dari masyarakat. Saat ini masih dikaji dan kita dorong agar bisa mendapatkan dukungan bantuan dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Terkait operasional sekolah pasca dihapuskannya iuran, Edy menyoroti persoalan kekurangan tenaga pengajar. Ia menilai kebijakan pelarangan pengangkatan honorer menjadi kendala serius di lapangan.
“Kekurangan guru ini sulit diatasi karena terbentur regulasi. Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, seharusnya segera merumuskan regulasi baru agar sekolah tetap bisa berjalan optimal,” ujarnya.
Namun, Edy juga menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung dalam forum reses tersebut.
“Kami sangat menyayangkan kepala dinas tidak hadir tanpa keterangan. Padahal ini forum penting untuk mendengar langsung kondisi riil di lapangan dan mencari solusi bersama,” pungkasnya. (Toto)
