NASIONALXPOS.CO.ID, TEBO – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Tebo menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Muaro Tebo.
Pandangan akhir fraksi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tebo, Aivandri AB. Dalam penyampaiannya, PDIP menyoroti berbagai sektor penting yang dinilai masih memerlukan perhatian serius pemerintah daerah, mulai dari kesehatan, infrastruktur, pendidikan hingga ketahanan pangan.
Di sektor kesehatan, Fraksi PDIP meminta optimalisasi penggunaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada puskesmas dan rumah sakit agar benar-benar berdampak terhadap peningkatan pelayanan masyarakat.
Menurut Aivandri, peningkatan pendapatan dana BLUD harus dibarengi dengan pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran, terutama untuk pelayanan ibu hamil, penanganan stunting, serta pelayanan kesehatan bagi lanjut usia.
Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti penggunaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jamkesda sebesar Rp14,7 miliar agar benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan kategori miskin ekstrem.
“Dana JKN Jamkesda harus selektif dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” tegas Aivandri.
Dalam bidang ketahanan pangan, Fraksi PDIP menekankan pentingnya pengawasan penggunaan Dana Alokasi Desa (ADD), khususnya untuk program ketahanan pangan dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang dapat mengganggu produksi pertanian.
“Pengawasan penggunaan dana ketahanan pangan melalui ADD harus diperkuat agar efektif dan mampu mengantisipasi dampak El Nino,” ujarnya.
Persoalan infrastruktur turut menjadi perhatian utama. Fraksi PDIP menilai pembangunan jalan yang mendukung aktivitas masyarakat harus menjadi prioritas dibandingkan pembangunan fisik lainnya.
Salah satu yang disoroti adalah pembangunan Jalan Benteng Kurung–Desa Balai Rajo yang diminta tetap masuk dalam prioritas APBD Tahun 2026 karena memiliki peran strategis sebagai akses penghubung fasilitas kesehatan, pemerintahan dan pusat perekonomian masyarakat Kecamatan VII Koto Ilir.
Selain itu, Fraksi PDIP meminta Pemerintah Kabupaten Tebo bersama Dinas PUPR dan Komisi III DPRD turun langsung meninjau kondisi Jalan Pasar Sarinah di Rimbo Bujang yang kerap terdampak banjir serta mempercepat perbaikan jalan di Kecamatan Rimbo Ulu yang selama ini menjadi kendala bagi aktivitas para petani.
Tidak hanya itu, peningkatan kualitas layanan Pemadam Kebakaran (Damkar) juga menjadi perhatian, termasuk kebutuhan penambahan armada dan personel di wilayah yang jauh dari jangkauan layanan.
Di sektor pendidikan, Fraksi PDIP mendorong peningkatan kinerja tenaga pendidik, khususnya guru yang telah menerima tunjangan sertifikasi, sebagai upaya mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tebo yang dinilai masih belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Aivandri juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih cermat dalam menyusun perencanaan program dan pengelolaan anggaran.
“Seluruh perangkat daerah harus jeli dalam merencanakan program agar tepat waktu, tepat sasaran dan tidak menimbulkan SILPA maupun defisit anggaran, sehingga target Indikator Kinerja Utama dapat tercapai,” katanya.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PDIP tetap menyampaikan apresiasi terhadap berbagai capaian pembangunan yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Tebo selama tahun anggaran 2025.
“Kami memberikan dukungan dan apresiasi atas berbagai pencapaian yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Tebo. Namun evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran tetap perlu dilakukan agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat,” pungkas Aivandri.
Fraksi PDIP berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Tebo dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik demi terwujudnya Tebo yang lebih maju, mandiri dan sejahtera. (Is)
