NASIONALXPOS.CO.ID, BUNGO – Tekanan fiskal membayangi penyusunan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2027. Meski pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp1,249 triliun, sejumlah program pembangunan berpotensi diberi tanda bintang sambil menunggu kepastian transfer dana dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut terungkap dalam penandatanganan nota kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 oleh Pemerintah Kabupaten Bungo bersama DPRD Kabupaten Bungo di Ruang Paripurna Gedung DPRD Bungo, Selasa (10/11/2026).
Kesepakatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Bupati Bungo H. Dedy Putra, S.H., M.Kn., mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah pada 2027 menghadapi tekanan fiskal cukup berat dan diproyeksikan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya, penyusunan KUA-PPAS yang berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 telah melalui pembahasan intensif antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pemerintah bersama DPRD melakukan penajaman skala prioritas program serta mengakomodasi aspirasi masyarakat agar anggaran tetap diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak.
Berdasarkan kesepakatan postur anggaran sementara 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,249 triliun. Sementara itu, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) direncanakan sebesar Rp65,5 miliar untuk menyeimbangkan APBD sekaligus menampung aspirasi DPRD.
Pemerintah daerah juga membuka kemungkinan pemberian tanda bintang terhadap sejumlah program kegiatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketidakpastian transfer dana dari pemerintah pusat.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Bupati menegaskan bahwa penyusunan anggaran tetap mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, serta pemenuhan prioritas pelayanan publik.
Tantangan APBD 2027 kini tidak hanya terletak pada besarnya anggaran yang direncanakan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah menjaga keberlanjutan program pembangunan di tengah keterbatasan fiskal dan ketidakpastian pendanaan dari pusat. (fa)














