NASIONALXPOS.CO.ID, TANGERANG – Kabupaten Tangerang telah merotasi dan melantik sebanyak 258 pegawai pada jabatan pimpinan tinggi pratama fungsional setara eselon II.
Namun, terdapat satu jabatan yang kosong pada Dinas Koperasi dan UMKM. Kekosongan jabatan itu menuai sorotan tajam Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Deden Umardani.
Deden mengatakan adanya kekosongan jabatan pada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), menjadi pertanyaan besar apakah Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak menganggap penting peran dinas tersebut.
“Dinas Koperasi dan UMKM seperti di abaikan pengisian jabatan Kepala dinasnya,” singgungnya.
Menurut Deden, seharusnya Pemkab Tangerang di bawah pemerintahan Bupati Zaki Iskandar itu mempersiapkan dengan matang. Apalagi di dalam jabatan Koperasi dan UMKM yang dianggapnya sangat penting dalam keberlangsungan ekonomi daerah.
BACA JUGA : Masalah Jembatan, Kades Mekarsari dan Dinas PU Kabupaten Tangerang Tidak Harmonis
“Harusnya dipersiapkan dengan matang. Masa sih tidak ada pegawai yang secara kepangkatan dan kapasitas mempuni mengemban jabatan kepala Dinas Koperasi dan UMKM yang ini sangat penting sekali perannya dalam kondisi ekonomi saat ini,” katanya, Rabu (02/08/2023).
Ia juga menyebut hal itu seperti tidak ada kesiapan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan baru.
Dia pun mengatakan adanya ketidak siapan dalam kebijakan yang diambil pemerintah Kabupaten Tangerang tersebut dianggap menjadi faktor adanya ruang kosong pada dinas tersebut.
“Tepatnya ada ketidak siapan sehingga ada kekosongan jabatan atau memang dianggap tidak penting dinasnya,” ucapnya.
Sementara itu saat ditanya soal apakah ada ketidak sesuaian dalam jabatan baru dalam pelantikan tersebut, dirinya belum bisa menanggapi. Namun, dia mengatakan akan menunggu kinerja para pejabat baru itu.
“Belum bisa mengomentari, kita tunggu kinerja apakah biasa-biasa saja atau copy paste kegiatannya atau ada kemampuan kecerdasan dan keberanian untuk melakukan inovasi,” ujarnya.
Menurutnya, langkah yang dilakukan Pemkab Tangerang sudah dipertimbangkan baik secara penilaian maupun kinerja.
“Tapi pasti mutasi dan rotasi sudah mempertimbangkan penilaian kinerja masing-masing pejabat. Lantas, apakah penilaiannya tepat, Kita tunggu bersama.” Jelasnya.
(wan)
