TNI & Polri

Divisi Humas Polri Gelar Bimtek dan Sidang Konsekuensi Informasi Publik di Polda Sulut

300
×

Divisi Humas Polri Gelar Bimtek dan Sidang Konsekuensi Informasi Publik di Polda Sulut

Sebarkan artikel ini

NASIONALXPOS.CO.ID, MANADO – Divisi Humas Polri menggelar bimbingan teknis (Bimtek) dan sidang pengujian konsekuensi terhadap informasi publik, yang dilaksanakan di Best Western Lagoon Hotel, Manado, Rabu (14/6/2023).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kapolda Sulut Irjen Pol Setyo Budiyanto, dan dihadiri oleh Kabag Anev Divisi Humas Polri Kombes Pol Sugeng Hadi Sutrisno, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulut Philip Regar, para PJU Polda, para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) satker di Polda dan para Kasi Humas jajaran.

Advertisement
Scroll Kebawah Untuk Lihat Berita

Dalam sambutannya Kapolda mengatakan, salah satu program Bidang Humas yang harus diimplementasikan yaitu pemantapan komunikasi publik dan pemantapan kualitas pelayanan publik.

BACA JUGA :  Kecelakan Truk Tronton dengan Innova Reborn Terjadi Dijalan Lintas Sumut

“Dimana Polri sebagai badan publik mempunyai kewajiban menyampaikan informasi yang menampilkan sosok Polri yang responsif dan humanis di tengah-tengah masyarakat, guna menaikan citra positif,” katanya.

Hal itu lanjutnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yaitu badan publik termasuk Polri untuk memberikan layanan informasi.

“Apabila informasi yang diberikan kepada pemohon informasi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, maka akan berdampak adanya keberatan ditingkat PPID dan sengketa informasi di Komisi Informasi,” ujar Irjen Pol Setyo Budiyanto.

BACA JUGA :  Personil Polsek Jawilan Melaksanakan Ibadah sholat Tarawih dan Berikan Himabauan Kamtibmas

Namun demikian di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, diatur juga mengenai informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang tidak bisa dibuka atau diakses oleh publik.

“Pengecualian informasi ini juga harus sudah melalui proses dan mekanisme pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk kemudian ditetapkan dalam sebuah surat penetapan hasil pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan,” katanya.

Pengujian konsekuensi ini wajib dilaksanakan oleh PPID dan hasil pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan ini bertujuan untuk melindungi dokumen yang bersifat rahasia dan bukan untuk konsumsi publik.

BACA JUGA :  Satlantas Polres Serang Kabupaten Siapkan SIM Gratis Bagi Warga yang Lahir 1 Juli

“Polri sebagai badan publik selain berkewajiban memberikan informasi, juga mempunyai hak untuk menolak permohonan informasi yang sifatnya dikecualikan sesuai yang diatur dalam pasal 6 UU nomor 14 tahun 2008,” jelas Irjen Pol Setyo Budiyanto.

Ia berharap dengan kegiatan ini dapat semakin menguatkan tentang daftar informasi yang dikecualikan atau yang tidak dapat diakses oleh publik.

“Selamat mengikuti bimtek, banyak hal yang bisa dikomunikasikan. Harapannya, hasilnya nanti betul-betul maksimal dan dimanfaatkan dengan sebaik baiknya,” pungkasnya.

(**Jefry Kandouw)