Bungkamnya camat dan kepala desa di hadapan media, ditambah komunikasi tertutup kepada warga yang terdampak, justru semakin memperkuat dugaan bahwa proyek saluran irigasi ini bermasalah secara prosedural. Publik menilai, sikap tersebut mencerminkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas aparatur pemerintah desa maupun kecamatan.
Kasus ini tidak lagi sekadar konflik lahan biasa, melainkan menyangkut perlindungan hak petani, integritas pemerintahan desa, serta dugaan praktik intimidasi terhadap warga. Jika dibiarkan tanpa kejelasan, praktik serupa dikhawatirkan akan terus terjadi dan merugikan masyarakat kecil.
Publik pun mendesak Pemerintah Kecamatan Pakuhaji, Pemerintah Desa Buaran Bambu, serta instansi terkait di Kabupaten Tangerang untuk segera membuka secara terang-benderang:
- Asal-usul dan penanggung jawab proyek saluran irigasi
- Sumber anggaran dan dasar hukum pembangunannya
- Alasan pembangunan di atas lahan pribadi tanpa izin
- Solusi adil bagi pemilik lahan tanpa tekanan dan intimidasi
Hingga berita ini diterbitkan, saluran irigasi tersebut masih berdiri di atas sawah milik warga, tanpa kejelasan status hukum, tanpa dokumen izin yang ditunjukkan ke publik, dan tanpa satu pun pernyataan resmi dari pejabat berwenang. (Nito)
