Lebih lanjut, ketua LBH Djawa Dwipa ini juga menyebut adanya dugaan persekongkolan jahat untuk memperkaya diri sejumlah oknum perangkat desa yang lama.
“Dugaan merugikan keuangan negara. Kita bergerak dulu untuk meminta LPJ. Jika LPJ kios desa saja nggak bisa mempertanggungjawabkan, apalagi lainnya. Tahap awal LPJ kios desa dulu, mereka janji bisa menunjukkan. Kalau nggak, ya kita beraksi lagi yang lebih besar,” tandasnya.
Untuk diketahui, tuntutan warga dusun Banjarsari yang menamakan dirinya sebagai “Gerakan Rakyat Banjarsari Bersatu” diantaranya ialah:
• Meminta Salinan (sesuai dengan aslinya) berupa Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Kedunglengkong Tahun 2021, 2022 dan 2023.
• Meminta Salinan (sesuai dengan aslinya) berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes Desa Kedunglengkong Tahun 2021, 2022 dan 2023.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Camat, Pj Kades dan perangkat desa Kedunglengkong, kecamatan Dlanggu, kabupaten Mojokerto.
Menariknya, unjuk rasa aksi damai yang sempat digadang akan dilakukan oleh warga setempat alhasil gagal, agenda kemudian berlanjut hanya dengan diadakannya audiensi bersama pemangku kepentingan. (Agung Ch)
Respon (1)