“Secara teknis ini sudah diluar nalar, karena satpolPP seharusnya mempunyai kewenangan yang mutlak, buat apa mereka harus menunggu surat dari kedua dinas itu dan yang sudah pasti satpolPP memiliki PPNS, atuh mending pecat pecatin aja itu PPNs kalau cuma jadi beban APBD mah,” ungkap dia.
Sebelumnya, Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang Agus Suryana dalam keterangannya terkesan melemparkan tanggung jawabnya terkait pembangunan menara tersebut kepada dua dinas teknis yakni Dinas Tata Ruang & Bangunan (DTRB) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Agus mengaku tidak berdaya dalam menjatuhkan tindakan tegas tanpa ada rekomendasi dari DTRB dan DPMPTSP yang menyatakan bangunan tersebut tidak berizin.
“Kedua SKPD tersebut belum bersurat. Jadi kita Satpol PP belum bisa melakukan penindakan,” ucap Agus. (Red)
