NASIONALXPOS.CO.ID, PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai mempersiapkan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2025 sebagai strategi utama dalam mengelola kawasan permukiman secara berkelanjutan.
Langkah ini ditandai dengan digelarnya Kick-Off Meeting PPSP oleh Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), bertempat di Ruang Pertemuan Bapperida Pangkalpinang, Selasa (15/7/2025).
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, seperti Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Plt. Asisten Perekonomian & Pembangunan, Kepala Bapperida, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PPPAKB, Plt. Dinkes, hingga Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan.
Sekretaris Daerah Pangkalpinang, MieGo, menegaskan bahwa PPSP akan menjadi dokumen strategis yang menyelaraskan berbagai kegiatan pembangunan sanitasi dan tata kelola permukiman untuk tiga tahun ke depan.
Namun, dalam pertemuan itu, ia menyoroti isu serius terkait penggunaan atap asbes oleh masyarakat.
“Tercatat sekitar 43 ribu warga Pangkalpinang masih tinggal di rumah beratap asbes. Ini sangat mengkhawatirkan karena asbes berdampak buruk bagi kesehatan, terutama jangka panjang,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan menggencarkan sosialisasi bahaya asbes, sekaligus memperketat perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
“Bangunan baru yang masih menggunakan asbes akan kami tegur dan wajib menggantinya,” tegas Sekda.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Pangkalpinang, M. Belly Jawari, menjelaskan bahwa Pokja PKP menjadi garda terdepan dalam koordinasi kebijakan antarinstansi untuk penanganan permukiman.
“Beberapa tantangan strategis masih kami hadapi, seperti ketimpangan infrastruktur dasar, keterbatasan lahan, dan backlog hunian yang tinggi,” jelas Belly.
Ia menyebutkan, saat ini Pemkot tinggal menyelesaikan dua kelurahan untuk bebas kawasan kumuh. Namun backlog atau kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah masih jadi pekerjaan rumah terbesar.
“Backlog hunian akan menjadi fokus utama dalam program PKP ke depan,” tutupnya. (Toto)
