NASIONALXPOS.CO.ID, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang menunjukkan langkah serius dalam mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah pembangunan Sekolah Rakyat sebagai pusat pendidikan alternatif yang partisipatif, inklusif, dan berbasis kearifan lokal, ditujukan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Pada Jumat (12/9/2025), Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang bersama Kepala Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, dan Bakeuda melakukan audiensi ke Kementerian Sosial RI. Dalam kesempatan itu, mereka menyerahkan proposal pembangunan Sekolah Rakyat yang diterima langsung oleh Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Pengembangan dan Pelatihan Aparatur, Alif Kamal, di Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat.
Sekda Pangkalpinang menyebutkan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas delapan hektare di Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang. Lokasi tersebut dinilai sesuai dengan prototipe pembangunan Sekolah Rakyat dari Kementerian PUPR. Pihaknya berharap pembangunan bisa terealisasi pada 2026–2027.
Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang menambahkan, sekolah rakyat akan mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan sasaran utama anak-anak putus sekolah maupun yang belum pernah mengenyam pendidikan, khususnya dari keluarga di Desil I dan Desil II.
Sementara itu, Alif Kamal mengapresiasi langkah Pemkot Pangkalpinang yang sejalan dengan arahan Presiden. Ia menegaskan, program Sekolah Rakyat akan dijalankan secara bertahap di seluruh kabupaten/kota di Indonesia guna memutus rantai kemiskinan dan melahirkan generasi unggul.
“Hasil audiensi ini akan kami sampaikan kepada Menteri Sosial dan Kementerian PUPR. Selanjutnya akan dilakukan survei lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Pangkalpinang. Semoga menjadi harapan baru bagi keluarga prasejahtera untuk mendapatkan pendidikan gratis,” ujar Alif. (Toto)
