NASIONALXPOS.CO.ID, KOTA TANGERANG – Kepala BKPSDM Kota , Jatmiko, menuai kecaman keras dari kalangan jurnalis setelah memblokir nomor wartawan yang mencoba meminta konfirmasi soal rencana pengadaan mobil dinas baru.
Adalah Marsudin Hasan Wartawan lokal menjadi korban pemblokiran itu, padahal pertanyaannya sederhana: mengapa menyewa mobil baru jika Innova Reborn lama masih sangat representatif untuk digunakan?
“Saya nanya, bukan nuduh. Tapi malah diblokir. Memangnya siapa Jatmiko itu sampai wartawan dianggap gangguan? Raja kecil, ya?” ujar Marsudin, Rabu (29/10/2025).
Langkah Jatmiko yang menutup akses komunikasi justru memperlihatkan wajah birokrasi yang anti kritik.
Sikap itu langsung memicu reaksi keras dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang.
Sekretaris PWI, Fairus, menilai Jatmiko telah menunjukkan arogansi pejabat yang lupa sumber gajinya.
“Pulsa dan HP yang dia pakai, mobil dinas yang dia minta, semua dibayar pakai uang rakyat. Jangan salah kaprah itu, Wartawan bukan musuh, tapi bagian dari fungsi kontrol publik,” tegas Fairus.
Menurut Fairus, perilaku seperti ini berbahaya bagi budaya birokrasi yang sehat.
Seorang kepala BKSDM seharusnya mencontohkan etika komunikasi yang terbuka, bukan malah menutup diri dan merasa lebih tinggi dari publik.
“Kalau gaya seperti ini dibiarkan, nanti banyak pejabat lain yang ikut-ikutan merasa jadi raja kecil di lingkungannya masing-masing. jangan Pemerintahan bisa berubah jadi kerajaan kecil-kecilan, apa jangan jangan Jatmiko ini nyali kecil gaya tinggi?,” sindir Fairus.
PWI Kota Tangerang, lanjut Fairus, akan melayangkan surat resmi ke Wali Kota H. Sachrudin untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika keterbukaan informasi publik.
“Kami akan bersurat ke wali kota. Ini hak publik untuk tahu, Pejabat publik wajib menjawab, bukan memblokir,” tandasnya.
Kata Fairus, Beberapa wartawan juga mengaku kini akses ke ruang kerja Jatmiko makin dibatasi.
“Ironis, mau konfirmasi soal mobil dinas malah disuruh tunggu kabar dari nomor yang udah diblok, ini birokrasi yang takut transparan,” ujar Fairus.
“Kalau pejabat takut dikritik, jangan pakai fasilitas rakyat. Beli HP sendiri, bayar pulsa sendiri, baru silakan blokir siapa pun. Tapi kalau semua dibayar dari uang publik, jangan bertingkah seperti raja kecil di kantor pemerintahan.” tutup Fairus. (din)
